Lakukan Audiensi dengan Gubernur Bengkulu, BPH Migas Pastikan Kelancaran Penyaluran BBM
Audiensi dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di Bengkulu.
Lakukan Audiensi dengan Gubernur Bengkulu, BPH Migas Pastikan Kelancaran Penyaluran BBM
Kelancaran penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai wilayah Indonesia sangat penting demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai langkah pun dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), seperti berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kali ini, audiensi dilakukan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dengan Gubernur Bengkulu Rohindin Mersyah.
“Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM subsidi? 'Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan,'
-
Bagaimana BPH Migas mengawasi penyaluran BBM di daerah? 'Dalam menjalankan tugas, BPH Migas dibantu oleh instansi lain, antara lain dengan Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Dalam Negeri, juga pemerintah daerah yang selama ini memang sudah banyak membantu tugas kami di daerah.
Kesempatan ini pun dimanfaatkan Halim untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar kendaraan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menggunakan BBM Subsidi.
“Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,” jelas Halim.
Pembentukan Tim Task Force
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan agar penyaluran BBM di wilayahnya terkendali. Salah satunya dengan membuat satu tim Task Force yang akan melibatkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Badan Usaha Penugasan, dan Hiswana Migas.
“Pembentukan task force ini akan mengikat dengan Surat Keputusan Gubernur yang nanti akan menjadi tempat koordinasi antara dinas, instansi pemerintah, badan usaha hingga asosiasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sehingga dapat menenangkan masyarakat dan dapat melakukan mitigasi,” jelas Rohidin.
Turut hadir dalam audiensi Asisten II Provinsi Bengkulu Utara RA Denny, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Donni Swabuana, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Bambang Agus Suprabudi, Region Manager Retail Sales Sumbagsel PT Pertamina Patra Niaga Awan Raharjo, Sales Area Manager Retail Bengkulu PT Pertamina Patra Niaga Moch. Farid Akbar, Fuel Terminal Manager Pulau Baai PT Pertamina Patra Niaga Erik Imam, Sales Branch Manager Rayon II Bengkulu PT Pertamina Patra Niaga Wiwiet Wijaya.
Monitoring Pasokan BBM
Di hari yang sama, Halim mengunjungi Fuel Terminal (FT) Pulau Baai. Dalam kunjungan ini, Halim menaruh perhatian pada penyaluran BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pertashop, dan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN).
“Kita lihat stok masing-masing SPBU itu masih sesuai, normal,” jelasnya. Halim juga meminta agar Badan Usaha Penugasan dapat menjaga agar stok BBM tersedia dengan aman sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
“Stok aman dan jika terdapat gangguan di FT Pulau Baai, sudah mendapatkan suplai dari Integrated Terminal Teluk Kabung Sumatera Barat, Fuel Terminal Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan Integrated Terminal Panjang Lampung,” ujarnya.
“Jika dilihat dari CCTV, diharapkan Badan Usaha Penugasan mengingatkan dan memberikan arahan kepada operator yang bertugas. Lebih memperhatikan kesesuaian nomor polisi dengan QR Code yang dibawa oleh konsumen pengguna,” tegasnya.
