Hadir di Jatim Fest 2024, BPH Migas Gelar Seminar Penerbitan Surat Rekomendasi dan Rumah Pelayanan Publik
Jatim Fest 2024 merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Jawa Timur.
Kolaborasi kembali dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan edukasi terkait penerbitan Surat Rekomendasi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite). Kali ini, BPH Migas hadir di Jatim Fest 2024. Jatim Fest 2024 merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Jawa Timur.
“Hadirnya BPH Migas di Jatim Fest 2024 untuk berkolaborasi dan melayani pemerintah daerah se-Jawa Timur dalam hal tata cara penerbitan Surat Rekomendasi BBM Subsidi dan Kompensasi kepada konsumen pengguna,” jelas Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas pada Seminar Penerbitan Surat Rekomendasi, di ajang Jatim Fest 2024, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/10/24).
-
Dimana BPH Migas melakukan sosialisasi? 'Berdasarkan aturan ini (Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018), apabila kita ingin membeli BBM, maka harus dari Badan Usaha yang wajib menjual BBM, dan BBM itu harus dibeli dari BU-PIUNU. Agen tidak boleh menjual BBM karena hanya menyalurkan BBM milik BU-PIUNU kepada konsumen atau pengguna akhir. Agen tidak ada kewajiban untuk memungut dan membayarkan pajak PBBKB, serta tidak ada ketentuan dan aturan iuran BPH Migas,' terang Halim pada acara Sosialisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor se-Kalimantan Barat, di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (6/8/2024).
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
-
Dimana kunjungan BPH Migas berlangsung? Kepala BPH Migas dan anggota Komite BPH Migas belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
-
Apa peran BPH Migas untuk masyarakat? BPH Migas menyampaikan bahwa peran masyarakat sangat penting dan tentunya dibutuhkan dalam menjaga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara serta memanfaatkan gas bumi melalui pipa.
-
Dimana BPH Migas menandatangani kerja sama dengan Pemprov Jambi? Adapun momentum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Jambi Al Haris di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
-
Dimana BPH Migas edukasi mahasiswa? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa. Hal ini yang disampaikan Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S. saat menjadi narasumber pada acara Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Goes to Campus, di Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Kehadiran BPH Migas, menurutnya, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, instansi penerbit Surat Rekomendasi dan masyarakat di Wilayah Jawa Timur untuk mendapatkan informasi terkait Aplikasi XStar dalam penerbitan Surat Rekomendasi. Di samping itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengikuti kegiatan Jatim Fest juga dapat berkonsultasi langsung dengan BPH Migas.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerbitan Surat Rekomendasi memudahkan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memberikan kuota Solar dan Pertalite kepada masing-masing konsumen pengguna.
“Tertibnya pelaksanaan dan evaluasi dalam penerbitan surat rekomendasi, tentu membantu Pemerintah dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat,” imbuhnya.
Tercatat, pada triwulan II tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 4,98 persen. Selain ditopang investasi, industri dan infrastruktur, UMKM juga menjadi salah satu faktor pendukung capaian tersebut. Diharapkan, dengan pemanfataan BBM Subsidi dan Kompensasi yang tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat, ikut mendorong pertumbuhan UMKM di Jawa Timur.
BPH Migas juga menghadirkan Rumah Pelayanan Publik agar masyarakat mengetahui tata cara penerbitan Surat Rekomendasi BBM subsidi dan kompensasi.
“Selain penyelenggaraan seminar, kami turut membuka booth untuk layanan konsultasi langsung petunjuk teknis penerbitan Surat Rekomendasi bagi instansi daerah dan masyarakat umum hingga hari Minggu, 6 Oktober 2024,” tambah Wahyudi.
Wahyudi berharap, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di Jawa Timur juga dapat ikut serta menjaga pendistribusian BBM Subsidi dan Kompensasi tepat sasaran.
Belum lama ini, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan Jenis JBKP. PKS ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pendistribusian JBT dan JBKP lebih tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Senada dengan Wahyudi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono mengapresiasi upaya BPH Migas untuk membantu Jawa Timur dalam pendistribusian BBM Subsidi dan Kompensasi.
“Kami mendukung apa yang dilakukan oleh BPH Migas agar penyaluran BBM Subsidi dan Kompensasi tepat sasaran dan tepat volume dapat berjalan dengan baik”, tuturnya.
Aris juga mengungkapkan pentingnya meningkatkan kolaborasi di sektor hilir migas antara BPH Migas, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder di Jawa Timur. "(Kolaborasi) Ini demi pergerakan dan perputaran perekonomian di Jawa Timur semakin lebih baik lagi,” pungkasnya.
Seminar ini dihadiri Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Surabaya Donny Prasetya, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jawa Timur serta masyarakat umum.
Kegiatan Jatim Fest 2024 dibuka oleh Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono Kamis (2/10/2024) malam. Usai membuka acara, Adhy juga mengunjungi booth BPH Migas dan mendapatkan penjelasan terkait tata cara penerbitan Surat Rekomendasi menggunakan Aplikasi Xstar serta konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi negara melalui Surat Rekomendasi.
