Kerja Sama Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Resmi Ditandatangi BPH Migas dan Pemprov Jambi
Kerja sama BPH Migas dengan pemerintah daerah diperlukan agar penyaluran BBM bisa dilakukan tepat sasaran.
Kerja Sama Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Resmi Ditandatangi BPH Migas dan Pemprov Jambi
Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) memang harus penuh pengawasan agar tepat sasaran dan tepat volume. Untuk memperkuat hal tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi terkait penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP agar tepat sasaran dan tepat volume.
Adapun momentum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Jambi Al Haris di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
PKS Keenam yang Ditandatangi BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi
Sebagai informasi, PKS ini merupakan kerja sama keenam yang ditandatangani BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi. Sebelumnya BPH Migas telah menandatangani PKS dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kondisi pipa transmisi? BPH Migas turun langsung untuk memastikan kondisi pipa transmisi dalam kondisi baik dan andal.
-
Di mana BPH Migas melakukan pengecekan pipa transmisi? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
“Hari ini BPH Migas menandatangani PKS dengan Provinsi Jambi. Mudah-mudahan provinsi lainnya dapat segera menyusul dan saat ini masih dalam tahap pembahasan. Kebetulan, Bapak Gubernur Jambi merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Semoga nanti bisa mengimbau anggotanya untuk segera menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPH Migas,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam sambutannya.
Kewajiban Pemerintah agar Penyalurannya Tepat Sasaran
Kepala BPH Migas Erika juga menyampaikan bahwa luas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya JBT atau solar dan JBKP atau pertalite, mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi, Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan atas penyediaan dan pendistribusian BBM. Khususnya atas JBT dan JBKP yang terdapat subsidi dan kompensasi negara maka penyalurannya kepada konsumen pengguna yang berhak harus tepat volume dan tepat sasaran.
“Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
Kolaborasi BPH Migas Bersama Instansi Lain
Erika juga menambahkan, dalam menjalankan tugasnya, BPH Migas berkolaborasi dengan instansi lain untuk memaksimalkan peranan lembaga.
- BPH Migas dan Pemerintah Daerah Berkolaborasi Meningkatkan PAD dari Sektor BBM
- BPH Migas Ternyata Sudah Punya Mekanisme Pembatasan Pembelian BBM Subsidi
- BPH Migas Tandatangani Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya, Upaya Tingkatkan Pengawasan BBM Subsidi
- Cegah Potensi Penyalahgunaan, BPH Migas Imbau Penyalur BBM Periksa Kelengkapan Dokumen
“Dalam menjalankan tugas, BPH Migas dibantu oleh instansi lain, antara lain dengan Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Dalam Negeri, juga pemerintah daerah yang selama ini memang sudah banyak membantu tugas kami di daerah. Terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan kota karena konsumen pengguna seperti nelayan, petani dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan BBM subsidi dengan surat rekomendasi yang diterbitkan pemda,” jelas Erika.
Ia melanjutkan, telah diterbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP, termasuk aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah pemda menerbitkan surat rekomendasi.
“Aplikasi ini sudah terintegrasi antara Pemda dengan BPH Migas, juga dengan Pertamina. InsyaAllah dengan adanya aplikasi ini karena datanya sudah terintegrasi, dapat diperoleh data yang lebih akurat sehingga nanti dalam penyiapan kuotanya akan lebih akurat. Misalnya, berapa kebutuhan BBM subsidi untuk nelayan atau petani,” tambahnya.
Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Penyaluran BBM
PKS yang ditandatangi BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan sambutan positif dari Gubernur Jambi, Al Haris. Ia mengungkapkan bahwa PKS tersebut bertujuan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi, serta mencegah terjadinya penimbunan atau penyalahgunaan penyaluran BBM tersebut.
“Kami merasa perlu terlibat untuk mengatur penyaluran dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi,” kata Al Haris.
Selain itu, Pemprov Jambi juga berharap melalui PKS ini dapat meningkatkan pajak untuk daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor.
“Kami harapkan komitmen semua SPBU untuk tidak melayani kendaraan yang pajaknya mati, sehingga semua kendaraan yang ingin mendapatkan BBM subsidi atau kompensasi, harus membayar pajaknya," ungkapnya.
Al Haris menyadari, pengaturan dan pengendalian penyaluran BBM subsidi dan kompensasi bukan hal yang mudah. Namun dengan dukungan semua pihak hal ini dapat terlaksana dengan baik.
"Kalau diberikan amanah, kami bersama bupati dan walikota akan mengatur dengan sebaik-baiknya agar konsumen BBM subsidi tepat sasaran, tidak ada penyalahgunaan kewenangan, tidak ada keresahan masyarakat nantinya karena kelangkaan BBM dan sebagainya. Kita ingin membangun negeri ini dengan aman dan damai sehingga tujuan negara tercapai. Rakyat tidak ada yang merasa dirugikan," tegasnya.
Sebagai informasi, ruang lingkup PKS ini meliputi:
1. Pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk Konsumen Pengguna.
2. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP.
3. Pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa kepada Konsumen Pengguna JBT dan JBKP.
4. Peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP.
5. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.
Turut hadir juga dalam acara ini Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Eman Salman Arief, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S dan Direktur BBM Sentot Harijady BTP. Hadir pula Ketua DPRD Pemprov Jambi, Edi Purwanto serta Bupati dan Walikota di Provinsi Jambi.
Wuri Anggarini
Berita Terpopuler
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
