100 Hari Kinerja Presiden Prabowo, Menko Polkam Klaim Selamatkan Rp6,7 Triliun dari Kejahatan Korupsi
Dana tersebut berasal dari berbagai kasus korupsi yang diungkap dan ditindak melalui Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi sejak hari pertama menjabat. Menurut Menteri Koordinator Politik Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, di 100 hari kinerjanya total Rp6,7 triliun uang negara yang dikorupsi berhasil diselamatkan.
Dana tersebut berasal dari berbagai kasus korupsi yang diungkap dan ditindak melalui Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.
“Sejak terbentuk, desk berhasil mengamankan Rp5,37 triliun dalam mata uang Rupiah, Rp920 miliar dalam bentuk mata uang asing, dan emas logam senilai Rp84 miliar. Jumlah ini belum termasuk hasil sitaan dari KPK dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang terus bekerja sinergi dengan penegak hukum lainnya,” kata Menko Budi melalui siaran pers, Kamis (30/1).
Sebagai leading sector, Budi menjalin kerja sama dengan Jaksa Agung bersama instansi lain seperti BPKP, Polri, KPK, PPATK, OJK, Kemeterian Komdigi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan LKPP.
Budi Gunawan menegaskan, penindakan pelaku korupsi tidak semata-mata hanya memidanakan mereka yang terlibat. Tak kalah penting yakni berhasil pemulihan aset yang diupayakan secara serius oleh pemerintah.
"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen dalam menghukum tegas para pelaku korupsi, tetapi juga memastikan bahwa aset negara yang telah diselewengkan dapat kembali untuk kepentingan masyarakat,” beber Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
Budi menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Sehingga perbaikan tata kelola dan good governance bisa terus dilakukan dan tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi.
"Jadi tidak hanya penindakan, pemerintah juga fokus pada upaya pencegahan. Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola juga melaksanakan berbagai program pendampingan hukum bagi kementerian, BUMN, dan BUMD," ujarnya.
Sebagai informasi, sejak Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dibentuk, terdapat 2.164 kegiatan pendampingan hukum yang telah dilakukan, termasuk 91 legal opinion yang diberikan kepada BUMN dan BUMD untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan bisnis selaras dengan hukum.
Selain itu, terdapat 37 kegiatan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar jalur pengadilan, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta mempercepat penyelesaian sengketa.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berulangkali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga dengan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang baik. Diharapkan dengan adanya pendampingan hukum dan kajian regulasi yang lebih ketat, diharapkan berbagai celah yang berpotensi disalahgunakan dapat diminimalisir.