Tiga Perintah Tegas Megawati ke Kader PDIP usai Hasto Ditahan KPK
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali memberikan perintah kepada seluruh kader dan simpatisan partai.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali memberikan perintah kepada seluruh kader dan simpatisan partai setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK.
Dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025, Megawati meminta kader PDIP tetap menjaga soliditas partai dengan mengedepankan persatuan dan kesetiaan terhadap garis perjuangan dan keputusan partai.
Selain itu, Megawati meminta seluruh aktivitas dan operasional DPP Partai di Bawah kendali langsung Ibu Ketua Umum. Perintah ketiga, tiga pilar partai dilarang memberikan statement/tanggapan secara per orang tanpa ada arahan ibu ketua umum.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun mengungkapkan, kader PDIP harus tetap siaga namun tetap tenang dan tidak berkomentar dalam menyikapi penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap .
"Kita ini semua dalam siaga, diam, karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu Komando dari Ketua Umum PDIP,” kata Komaruddin Watubun di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).
Komaruddin juga menyampaikan PDIP sudah terbiasa menghadapi tekanan. Akan tetapi, Megawati menegaskan bahwa partainya masih mempunyai nafas yang banyak.
"Dua, jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuknya," kata dia.
Kader PDIP Harus Tegak Lurus
Komaruddin lalu melanjutkan, perintah Megawati meminta kepada seluruh kader bergerak sesuai komando yang diberikan Ketua Umum.
"Sekaligus ini jadi pedoman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan, semua tetap dalam siaga menunggu satu komando dari ketua umum PDI Perjuangan," ujarnya menegaskan.
Perintah terakhir yang disampaikan, lanjut Komarudin, Megawati menegaskan tidak ada pergantian atau pengisian sementara jabatan yang diemban Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal.
"Ketiga, sehubungan dengan itu, tentu Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk Plt Sekjen," pungkasnya.
