Pemerintah Blak-Blakan 5 Tahun Impor BBM Habiskan Uang Negara Rp251 Triliun
Program pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengungkapkan Indonesia masih ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
"Jadi hari ini kita impor (BBM) banyak," kata Rachmat dalam acara Media Workshop, Jakarta, Senin (5/8).
Rachmat merincikan dalam lima tahun terakhir rata-rata impor BBM tahun 2019 hingga 2023 yang digelontorkan menyentuh angka Rp251 triliun.
Dalam waktu yang sama, pemerintah pun mengalokasikan subsidi BBM sebanyak Rp119 triliun.
"Untuk BBM kita 60 persen impor, hanya 40 persen domestik, sisanya kita impor 60 persen, walaupun sudah masukin palm oil, FAME," jelas Rachmat.
Rachmat menyebut dalam lima tahun terakhir, negara membelanjakan devisa sebesar Rp250 triliun secara rata-rata setiap tahun untuk subsidi dan kegiatan impor-ekspor.
Di mana sebanyak Rp120 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya dialokasikan untuk penanganan kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Jadi Rp119 triliun secara rata-rata literary jadi asap, dan asapnya sebagian dari gas rumah kaca dan penyebab nomer satu polusi udara," tambah dia.
Menurut Rachmat untuk meningkatkan kualitas BBM, diperlukan dana yang cukup yang berasal dari APBN, namun hal itu akan berdampak terhadap pembiayaan jatah pendidikan, stunting, infrastruktur dan publik transportasi akan berkurang.
"Angkanya lagi di hitung tapi angkanya pasti lebih besar dari Rp119 triliun. Jadi ruangnya kita untuk bangun sekolah, stunting, untuk publik transportation, infrastruktur, makin berkurang, kalau kita selalu jadi asep," tandasnya.
