Menko Airlangga: Tak Ada Pembatasan BBM Subsidi Pada 17 Agustus dan 1 September
Masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
Pernyataan ini merespons ucapan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengemukakan rencana pembatasan BBM subsidi yang bertepatan dengan HUT RI.
Selain itu, Airlangga juga memastikan tidak ada rencana pembatasan BBM pada 1 September 2024 mendatang. Menyusul, pertemuan sejumlah menteri terkait di kantornya pada sore ini.
"Tidak ada pembatasan BBM" kata dia kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7).
Airlangga menuturkan bahwa fokus pemerintah saat ini ialah terus mensosialisasikan program BBM subsidi tepat sasaran.
Dia menyebut, sosialisasi program BBM subsidi tepat sasaran akan dilakukan secara efektif mulai 1 September 2024 mendapatkan.
"Ya (1 September 2024), jadi saya minta untuk sosialisasi dulu," ungkapnya.
Namun, Airlangga enggan bicara secara rinci terkait mekanisme sosialisasi program BBM subsidi tepat sasaran pada 1 September 2024 mendatang.
Dia mengaku akan melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi program tersebut.
"Ya tentu kita sedang mempersiapkan skenario, dan nanti skenarionya di laporkan dulu ke pak presiden," tegas dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Pembatasan BBM subsidi disebut menjadi salah satu cara untuk memangkas konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Hal ini juga dinilai sejalan dengan peralihan dari bahan bakar minyak (BBM) ke bioethanol.
"Kemudian masalah penggunaan bensin, kita sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin," ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu, 10 Juli 2024.
Dia menambahkan, pembatasan BBM subsidi itu juga akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara seiring pembatasan BBM Subsidi. Menko Luhut harap masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.
"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kita hitung di situ," kata dia.
