Jokowi diminta lakukan gebrakan capai swasembada pangan
Salah satunya membuat reformasi kebijakan di sektor pertanian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta melakukan gebrakan di sektor pertanian dalam mencapai swasembada pangan. Untuk itu, pemerintah harus berani menerapkan strategi pembangunan pertanian yang visioner dan integratif dalam merespon tantangan 25 hingga 50 tahun ke depan.
"Integratif berarti seluruh potensi sumberdaya terkait pertanian, harus bisa dioptimalkan melalui sinergi dan integrasi," ujar Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sunarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/11)
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Gudang Beras Bulog Pematang Kandis? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Di mana Presiden Jokowi mengunjungi panen padi dan gerakan olah tanah? Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengunjungi panen padi sekaligus gerakan olah tanah dan percepat tanam di hamparan persawahan yang diairi Bendung Daerah Irigasi Gumbasa, Kabupaten Sigi.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Sunarto mengakui masih besarnya kendala yang harus dihadapi stakeholder petani Indonesia khususnya lahan menjadi ancaman serius yang harus dipecahkan pemerintah. Khusus untuk Jawa lanjut dia, land reform atau reformasi lahan tidak perlu dengan membagi lahan, namun perlu dukungan industri berbasis pertanian desa dalam optimalisasi pengelolaan lahan pada kawasan tertentu.
"Sedangkan di luar Jawa, reformasi lahan dilakukan dengan memberikan kepemilikan lahan terutama di kawasan perbatasan melalui pembangunan masyarakat," kata dia.
Dia berharap adanya reformasi pasar pangan yang meliputi urusan impor pangan hanya dilakukan melalui satu pintu yakni badan milik negara, sementara untuk pasar pangan dalam negeri disesuaikan mekanisme pasar.
Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Sentosa mengatakan, pemerintahan saat ini kembali menempatkan pertanian dan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Total anggaran untuk sektor ini meningkat tajam hingga 71 persen dibanding sebelumnya. Rinciannya subsidi pupuk naik 87,5 persen, sementara anggaran Kementerian Pertanian naik hingga 112 persen.
"Pemerintah juga fokus memperbaiki dan membangun jaringan irigasi, dam-dam dan waduk," kata Dwi.
Dengan peningkatan anggaran yang sedemikian besar, masyarakat berharap terjadi lonjakan produksi beras nasional, impor pangan dapat dikurangi. Sehingga, lanjut dia, cita-cita besar membangun kedaulatan pangan Indonesia bisa terwujud.
"Harus segera ada kemauan dan keberpihakan dari program-program yang digulirkan pemerintah," pungkas dia.
Berdasarkan Angka Ramalan II (ARAM II) yang dirilis pemerintah, angka produksi padi secara nasional naik sebesar 5,85 persen, jagung 4,34 persen dan kedelai 2,93 persen, bahkan dengan prestasi itu angka pemerinta mengklaim terjadi surplus beras tahun ini 10 juta ton yang merupakan selisih dari angka produksi dikurangi angka konsumsi.
Baca juga:
BPS: Data luas lahan pangan Kementan lebih tinggi dari kenyataan
Jokowi resmikan pabrik pupuk terbesar se-Asia Tenggara di Kaltim
Jokowi minta Pupuk Iskandar Muda dihidupkan dukung swasembada pangan
Di APEC, Wapres JK janji tahun depan baru setop impor beras
Pengamat: Perlu waktu 10 tahun untuk capai swasembada pangan