Jokowi diminta pertahankan wakil menteri

"Kementerian dengan tugas super berat tetap butuh wakil menteri, ini kementerian yang menjadi pokok negara."

2014-09-05 17:01:26

Democratic and Justice Government (DJG) menyarankan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk tak menghilangkan jabatan wakil menteri. Di sejumlah kementerian utama, keberadaan orang nomor dua itu dibutuhkan untuk membantu menteri.

"Kementerian dengan tugas super berat tetap butuh wakil menteri, ini kementerian yang menjadi pokok negara," ujar Program Director DJG Agung Djojosoekarto, Jakarta, Jumat (5/9)

Adapun kementerian dimaksud adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kemudian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Kalau untuk kementerian-kementerian teknis, itu tergantung kebutuhan. Mereka perlu atau tidak. Jadi tidak bisa disamaratakan," ucap dia.

Menurutnya, peran wakil menteri di kementerian tertentu tidak hanya seremonial alias mewakil menteri menghadiri sebuah acara. Tetapi juga menjadi jembatan antara menteri yang merupakan jabatan politik dengan birokrat murni.

"Wakil menteri ini menjadi buffer menteri dengan jajaran birokrasinya yang merupakan staf ahli dalam di bidang. Itu yang berinteraksi dengan lembaga politik dari tingkat DPR sampai tingkat DPRD misalnya," kata dia.

Jika pemerintahan mendatang masih melihat wakil menteri sebagai jabatan semu. Maka, wakil menteri bias diberikan tugas khusus sehingga kinerjanya bisa terukur.

"Misalnya wakil menteri ESDM diberikan tugas khusus mengawal program konversi gas, dia bertugas memastikan itu program itu berjalan hingga selesai. Jadi ada tugas yang spesifiknya. Kalau itu tidak selesai, berarti dia gagal," jelas dia.

(mdk/yud)