Jokowi-JK andalkan swasta lancarkan pembangkit listrik 35.000 MW
Diperkirakan, kebutuhan listrik nasional pada 2025 mencapai 100.000 megawatt (MW).
Pemerintah mengandalkan perusahaan listrik swasta nasional untuk kelancaran megaproyek pembangkit 35.000 megawatt (MW). Pihak swasta nasional akan bekerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk kelancaran proyek ketenagalistrikan.
"Bisnis listrik itu konservatif tapi (nilainya) sangat besar. Makanya kita buka untuk asing, tapi nasional akan dikedepankan dan diprioritaskan untuk program ini. Pokoknya kebutuhan listrik harus kita penuhi secepat-cepatnya," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (12/3).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Kenapa Primus Yustisio sering naik KRL? Saat ditanya alasannya, istri Primus, Jihan Fahira mengatakan kalau suaminya sering memilih KRL untuk menghindari kemacetan.Apalagi, rumah mereka memang cuma berjarak 5 menit dari stasiun.KRL jadi moda transportasi yang lebih cocok untuk aktivitas Primus sehari-hari.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
JK sapaan akrabnya, mengaku membutuhkan peran swasta nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik yang tiap tahun mengalami peningkatan. Diperkirakan, kebutuhan listrik nasional pada 2025 mencapai 100.000 megawatt (MW).
"10 tahun lalu kebutuhan listrik kita hanya 25 Gigawatt (Gw). Karena pertumbuhan ekonomi berkembang, maka (kebutuhan) listrik juga akan meningkat. Makanya kita harus mendorong (pasokan) listrik," kata dia.
Di tempat sama, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Harry Jaya Pahlawan mengatakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga harus dilihat dari teknologinya. Sebab, kendala pembangunan proyek ketenagalistrikan banyak juga disebabkan karena teknologi.
"Krisis di sisi pembangkitan dan pendistribusian listrik itu sudah ada di depan mata yakni 2019. Untuk itu MKI akan mendorong agar pembangkit yang akan dibangun dalam program 35.000 MW harus yang menggunakan energi ramah lingkungan dan memakai teknologi yang efisien," kata Harry.