Jokowi minta bawahannya jemput peluang kerja sama dari negara lain

"Apalagi setelah minggu yang lalu, hari Jumat, Standard and Poors telah memberikan kepada kita investment grade, sehingga ini menambah kepercayaan kepada kita terutama untuk investasi-investasi yang berasal dari luar. Karena itulah sebuah kepercayaan yang harus kita jaga."

2017-05-22 16:28:23

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) terkait tindaklanjut pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road di Beijing pada 14-15 Mei 2017 lalu. Pertemuan Belt One Road, kata Jokowi, membuka peluang kerja sama Indonesia dengan negara-negara yang hadir dalam pertemuan tersebut.

"Setelah mengikuti forum itu kita melihat bahwa peluang-peluang yang ada untuk kerja sama dengan negara-negara lain ini sangat terbuka lebar," ungkap Jokowi saat membuka ratas di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Senin (22/5).

"Apalagi setelah minggu yang lalu, hari Jumat, Standard and Poors telah memberikan kepada kita investment grade, sehingga ini menambah kepercayaan kepada kita terutama untuk investasi-investasi yang berasal dari luar. Karena itulah sebuah kepercayaan yang harus kita jaga," sambungnya.

Jokowi mengingatkan, peluang kerja sama yang datang dari negara lain tidak terjadi dua kali, apalagi tiga kali. Kepada menteri kabinet kerja terkait, Kepala Negara meminta kesiapan untuk menangkap peluang tersebut.

"Kesiapan-kesiapan kita dalam melayani, kecepatan-kecepatan kita dalam melayani investasi-investasi yang masuk itu betul-betul harus terintegrasi, diikuti satu per satu secara detail," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan, jangan sampai tawaran yang diberikan negara lain diterima namun tidak dilaksanakan dengan serius. Jika demikian, maka akan berdampak buruk pada masa depan Indonesia yaitu menurunnya tingkat kepercayaan negara lain.

"Jangan sampai yang justru sudah masuk tinggal pelaksanaan menjadi tidak percaya lagi gara-gara penanganan akhir kita yang tidak baik terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan pelayanan perizinan," ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar penegakkan hukum di tanah air berjalan sesuai koridornya. Di samping itu, perizinan investasi diharapkan tidak dipersulit sehingga mempermudah pengembangan investasi di Tanah Air.

"Masalah keputusan di bidang-bidang perizinan yang sebetulnya juga hal-hal yang juga tidak fundamental, kecil, tetapi karena tidak kita monitor, tidak kita ikuti secara detail sehingga itu juga lolos dari pengawasan dan menyebabkan kekecewaan dari investor," pungkasnya.

Baca juga:
Punya keunggulan soal kehutanan, Swedia minat garap hutan Indonesia
Presiden Jokowi: Investasi Swedia meningkat 1.400 persen di 2016
Keuangan pemerintah Jokowi jadi terbaik dalam 12 tahun, ini sebabnya
Dikunjungi Trump, Saudi siap beri Rp 266 triliun ke perusahaan AS
'Menjilat Saudi sudah jadi tradisi presiden Amerika sejak lama'

(mdk/idr)