Jokowi minta Kalimantan jadi prioritas pemetaan wilayah
Hal ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan wilayah Kalimantan pasca kebakaran hutan dan lahan.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan mengakibatkan dampak dari berbagai sisi, seperti hilangnya sebagian ekosistem hingga menyebabkan kerugian negara triliun Rupiah. Tentunya, hal ini membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dampak yang terjadi.
Salah satunya, adanya pemetaan di Kalimantan agar bisa dianalisis dan dikaji sejauh mana kondisi spasial dari wilayah tersebut. Tentunya, hal ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan wilayah Kalimantan pasca kebakaran hutan dan lahan.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Di mana Presiden Jokowi mengunjungi panen padi dan gerakan olah tanah? Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengunjungi panen padi sekaligus gerakan olah tanah dan percepat tanam di hamparan persawahan yang diairi Bendung Daerah Irigasi Gumbasa, Kabupaten Sigi.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Pak Presiden itu meminta (Badan Informasi Goespasial/BIG) mendahulukan peta untuk Kalimantan yang lengkap," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/4).
Dia mengimbau agar BIG dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk melakukan sinkronisasi data dengan mengacu kepada referensi yang sama, yang telah ditetapkan BIG dengan format Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI).
"Agar rencana kerja bisa disinkronisasikan untuk menyelesaikan (masalah) di Kalimantan sebagai prioritas utama (pemetaan wilayah)," tegas Darmin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akibat kebakaran hutan negara dirugikan ratusan triliun. Angka kerugian masih bisa bertambah.
"Kerugian negara Rp 240 triliun," kata Luhut.
Kerugian itu termasuk kesehatan masyarakat terdampak kabut asap. "Saya kira (kondisi anak dan masyarakat) sudah dilakukan oleh Menkes pasca kebakaran ini dan masih berjalan dengan baik," ucap Luhut.
Meski kebakaran hutan sudah mulai padam, pemerintah tidak bisa lengah. Peristiwa kebakaran hutan tahun ini harus jadi pelajaran untuk pencegahan agar tidak terulang di tahun depan. "Tapi tadi kami dapat laporan dari metrologi, kita mulai Januari akhir sudah mulai berjaga-jaga untuk tidak terjadi lagi kebakaran seperti itu lagi," pungkas dia.
Baca juga:
Anggaran dipotong, Kepala BIG sebut tak pengaruhi pemetaan wilayah
Kepulauan Raja Ampat diusulkan menjadi provinsi khusus pariwisata
Bappenas sebut pemetaan wilayah masih tumpang tindih
Soal pemekaran Madura, Mendagri ingatkan soal prinsip DOB
Nasib 87 daerah otonomi baru menunggu rapat DPR-Kemendagri
Mendagri akan tambah dua provinsi di Papua