Jokowi minta tarif listrik tak naik hingga 2019, menkeu hitung ulang besaran subsidi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah akan menghitung ulang alokasi subsidi listrik dan BBM dalam APBN. Hal ini dilakukan menyusul naiknya harga batu bara maupun minyak dunia. Di lain pihak, Presiden Jokowi merencanakan tak menaikkan tarif listrik hingga 2019 dan harga BBM subsidi hingga Maret 2018.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah akan menghitung ulang alokasi subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini dilakukan menyusul naiknya harga batu bara maupun minyak dunia. Di lain pihak, Presiden Joko Widodo merencanakan untuk tak menaikkan tarif listrik hingga 2019 dan harga BBM subsidi hingga Maret 2018.
-
Mengapa Pertamina Patra Niaga melakukan inovasi dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi? “Pertamina secara berkelanjutan akan memonitor dan mengevaluasi proses distribusi subsidi energi. Inovasi akan terus dilakukan. Semua ini tujuannya agar subsidi energi tepat sasaran yang kemudian dapat membantu daya beli masyarakat dan produktivitas pelaku usaha kecil,“ jelas Fadjar.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan BBM dan LPG subsidi tepat sasaran? Pertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran. Besaran kuota subsidi BBM dan LPG pada tahun 2024 telah ditetapkan. Didasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 untuk penyaluran BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT) didasarkan pada Kepmen ESDM No. 446.K/MG.05/DJM/2023.
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi lebih transparan? “Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” lanjut Riva.
"Apakah itu untuk BBM yang masih disubsidi, LPG 3 kilogram maupun PLN yaitu untuk listrik 400 VA sampai 900 VA. Sampai hari ini kita tetap menjalankan UU APBN, kalau sekarang harga minyak bergerak di atas asumsi yang ada di dalam APBN maka kita akan menghitungnya bersama dengan menteri ESDM dan menteri BUMN," ungkapnya di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (27/2).
"Saat ini kita terus mengidentifikasi berapa jumlah deviasi dari apa yang ada di UU APBN dengan apa yang terjadi," sambungnya.
Mantan direktur Bank Dunia ini menjelaskan bahwa keputusan mengenai jumlah baru dana subsidi akan diputuskan usai pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Keputusan mengenai berapa jumlah perubahan ini nanti akan dibahas di dalam APBN laporan semester yang akan kita sampaikan kepada dewan (DPR-RI) pada pertengahan tahun. Tentu saja nanti akan dilihat kemampuan dari APBN sendiri atau PLN dan Pertamina untuk meng-absorb perbedaan itu," tandasnya.
Baca juga:
Realisasi subsidi energi di 2017 lebihi target, termasuk untuk BBM dan listrik
INDEF sebut pelemahan daya beli karena Jokowi cabut subsidi
Subsidi listrik terus dikurangi dan dialihkan ke belanja produktif
Tahun depan, pemerintah akan lanjutkan pencabutan subsidi listrik 900 VA
5 Hal wajib diperhatikan dari anggaran Jokowi tahun depan, termasuk soal gaji PNS
Anggarkan subsidi 2018 Rp 172,4 triliun, terbesar untuk listrik
Jaga daya beli masyarakat 2018, Jokowi anggarkan subsidi di pos ini