Jokowi resmi bentuk pansel pemilihan DK-OJK periode 2017-2022
Panitia Seleksi (Pansel) ini berjumlah 9 orang dan keanggotaannya terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, akademisi, industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tanggal 23 juli 2017, masa jabatan anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 akan selesai. Di mana pengangkatan para anggota dewan sesuai dengan Keputusan Presiden no.67/P tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012.
Untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai OJK, maka Presiden pada tanggal 10 Januari 2017 telah menetapkan Keputusan Presiden no.5/P tahun 2017 tentang pembentukan panitia seleksi (pansel) pemilihan calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Siapa saja yang hadir dalam rapat terbatas Jokowi dengan Sri Mulyani? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2). Rapat itu juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
-
Kapan pertemuan Jokowi dengan Sri Mulyani berlangsung? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kami memerlukan proses untuk melakukan pemilihan dan penentuan calon anggota dewan komisioner untuk periode berikutnya, yaitu 2017-2022. Untuk melakukan proses pemilihan calon dewan komisioner berikutnya ini, kami membentuk pansel," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (16/1).
Dia menambahkan, pansel ini berjumlah 9 orang dan keanggotaannya terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, akademisi, industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB).
"Sesuai dengan mandat yang diberikan, pansel dapat melibatkan pimpinan kementerian, lembaga atau lembaga pemerintah non kementerian, dan atau pihak terkait lain yang dipandang perlu," imbuhnya.
Tugas utama pansel ini untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Komisioner untuk disampaikan kepada Presiden melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik.
"Panitia seleksi telah mulai bekerja sejak diberlakukannya Keputusan Presiden dan terus melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022," pungkas Sri Mulyani.
Baca juga:
Wapres JK: Bank jangan lagi cari untung dari bunga tinggi
Bos OJK: Jika AS benar batasi produk China, kita punya kesempatan
Depan Wapres JK, bos OJK pamer ekonomi RI tangguh di 2016
Salurkan kredit murah, Ganjar dapat penghargaan dari Jokowi
Tak mau dikucilkan dunia, OJK siap buka data nasabah bank
OJK: Pertambangan mulai naik, perbankan tak usah takut beri kredit