Jokowi sentil kementerian pimpinan Susi Pudjiastuti terkait laporan disclaimer BPK
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 yang disampaikan BPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
Opini yang didapat oleh dua kementerian/lembaga (K/L) tersebut pun langsung mendapatkan sorotan dari Presiden Jokowi. "Yang mendapatkan Tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer menurun 2016 ada 6, 2017 masih ada 2. 2 Itu siapa? Pertama KKP, kedua Bakamla. Sekarang harus disebut, sekarang buka saja," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6).
-
Siapa yang mengajak petani di Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan bantuan dari Kementan? Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak para petani di wilayahnya untuk memanfaatkan bantuan kementan secara optimal, terutama dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
-
Siapa yang memimpin sidang BPUPKI? BPUPKI terdiri awalnya dari 70 anggota, di mana 8 di antaranya adalah orang Jepang.
-
Siapa yang di-BKO-kan ke Kementan untuk memperkuat pangan? Terbukti kami di-BKO kan ke pertanian dengan terus turun ke lapangan
-
Apa tugas utama BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
-
Bagaimana Suparna Sastra Diredja tergabung dalam PKI? Pergerakannya yang masif bersama rakyat membuatnya banyak terlibat di Partai Komunis Indonesia terutama setelah pemilihan 1955. Di sana ia menjadi anggota dewan yang mengurusi konstitusi baru pengganti undang-undang dasar semetara.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Selain itu, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 ini, BPK menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Atas temuan-temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun mendatang.
Rekomendasi tersebut antara lain, memberbaiki sistem informasi laporan keuangan dan piutang perpajakan, menetapkan kebijakan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pendapatan dari hasil penjualan minyak solar dan premium, serta membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada pihak rumah sakit dan peserta.
"Dan saya minta koordinasi beberapa temuan BPK yang tadi disampaikan Bapak Ketua. Saya tidak akan bosan mengingatkan agar kita semuanya benar-benar memperbaiki, menjaga, dan benar-benar memaksimalkan pengelolaan negara, pengelolaan uang rakyat ini," kata Presiden Jokowi.
BPK juga meminta seluruh menteri dan pimpinan lembaga meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP, belanja, persediaan, aset tetap, dan utang pada K/L, serta bersama DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan.
"Ini adalah pertanggungjawaban konstitusi kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat, bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat. Harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ukuran keberhasilan daerah tak cuma dari laporan keuangan BPK
Deddy Mizwar: Yang dipertanyakan, kenapa Kota Bandung belum pernah dapat WTP?
Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali dapat opini disclaimer dari BPK
Hasil audit BPK catat utang pemerintah terus naik sejak 2015
Sandiaga sebut WTP dari BPK hasil kontribusi 4 Gubernur DKI
Pemerintah Kota Bandung gagal raih WTP dari BPK
Lapor LHPK, Kemendagri raih opini WTP dari BPK