Jusuf Kalla yakin dana subsidi BBM kembali jebol tahun ini
Persoalan subsidi hanya bisa diselesaikan pemerintah melalui ketegasan.
Persoalan pengelolaan anggaran subsidi masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Meski sudah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, itu tidak serta merta menyelesaikan persoalan.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat, anggaran subsidi tahun ini bakal kembali jebol, melebihi angka yang telah ditetapkan dalam APBN 2014. Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan subsidi membengkak adalah penggunaan BBM yang belum kunjung berkurang, serta depresiasi terhadap Rupiah.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Apa alasan utama Soeharto memberikan subsidi BBM? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya.
-
Bagaimana cara Soeharto mempertahankan kebijakan subsidi BBM? Sayangnya, saran Habibie yang kala itu menjabat Menteri Riset dan Teknologi tak digubris. Soeharto berkukuh mempertahankan subsidi, dengan alasan negara masih punya uang.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
"Tahun ini bisa Rp 400 triliun, apalagi dengan dolar naik, bisa bisa Rp 400 triliun. Dana darimana? Mana yang bisa menahan itu," kata JK di Hotel JW Marriott, Jakarta, Senin (27/1).
Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK menilai, persoalan subsidi hanya bisa diselesaikan pemerintah melalui ketegasan. Sikap itu tercermin dalam kebijakan-kebijakan di masa mendatang.
"Itu nanti tergantung pemerintah yang akan datang. Negara tidak bisa perbaiki infrastruktur keadaannya, karena tak ada dana yang cukup," ucap JK.
Tidak ada pilihan, sudah BBM harus dikurangi. Biaya operasional pemerintah juga bisa dikurangi. Dana hasil pengurangan subsidi di sektor-sektor tersebut bisa dialihkan ke sektor lain seperti infrastruktur.
"Ya subsidi BBM dikurangi, kalau beras dan pupuk jangan dong. Ya pengurangan overhead pemerintah. Ya di overhead dan pegawai pemerintah tak boleh bertambah ya, zero gross," jelas JK.
(mdk/noe)