Kadin puji Jokowi lebih royal belanja infrastruktur dibanding SBY

Suryo memproyeksi nilai kebutuhan investasi sektor infrastruktur berada di kisaran USD 500 M untuk 4 tahun ke depan.

Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini tengah gencar menggarap proyek infrastruktur. Pengusaha menilai belanja infrastruktur pemerintah Joko Widodo lebih besar dibanding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"2014 itu kan zamannya SBY, itu lebih sedikit. Kalau tidak salah ada (saat ini) penaikan sekitar 20 persen. Jadi alokasi infra di dalam APBN kita meningkat," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto di Indonesia Infrastructure Week, JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11).

Dia mengatakan, nilai investasi di sektor infrastruktur untuk 2015 mencapai kisaran USD 75 miliar, gabungan antara swasta dan pemerintah. "USD 52 miliar swastanya, yang pemerintah USD 23 miliar. Di swasta 43 proyek. (Proyek) Variatif, pelabuhan, jalan tol, waduk, jalan kereta api. Total USD 52 miliar plus USD 23 miliar," kata Suryo.

Suryo memproyeksi nilai kebutuhan investasi di sektor infrastruktur berada di kisaran USD 500 miliar untuk empat tahun mendatang. Di mana sebesar 40 persen dari proyek-proyek tersebut merupakan proyek pemerintah.

"Jadi sekitar USD 200 miliar itu diharapkan dari pemerintah yang USD 300 miliar dari swasta. Kira-kira hampir sekitar itu," imbuh Suryo.

Sementara itu, dari sisi sektor infrastruktur yang menarik masih seputar jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Bagi swasta, sektor-sektor itu dinilai cepat dalam hal pengembalian modal.

"Saya kira juga itu menjadi prioritas yang masih dipilih. Jadi kalau swasta itu dia kan gak mau yang jangka panjang, yang tingkat pengembaliannya lebih dari 10 tahun itu pemerintahlah, urusannya pemerintah. Kalau kayak waduk itu pemerintah lah," tutup Suryo.

Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menambahkan kebutuhan infrastruktur tidak ada habisnya dan terus berkembang. Meningkatnya kebutuhan infrastruktur seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah penduduk suatu negara.

JK bercerita di era pendudukan Hindia-Belanda, Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels merupakan infrastruktur terbaik pernah dibangun di Indonesia. Jalan yang panjangnya sekitar 1000 km, terbentang sepanjang utara Pulau Jawa, menjadi penghubung Anyer hingga Panarukan. Pada tiap-tiap 4,5 km didirikan pos sebagai tempat perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat.

"Dulu zaman Daendels, infrastruktur hebat, Anyer-Panarukan itukah yang terbaik, aset terbaik. Setelah itu ingin jalan lebih banyak lagi. Dari jalan tanah ingin jalan batu. Jalan batu ingin jalan aspal. Dari jalan aspal jadi jalan hotmix. Tidak ada habisnya. Dari jalan raya biasa ingin high way. Dari dua jalur sekarang minta 6 jalur, besok minta 8 jalur. Musti begitu terus bangsa ini," papar JK.

Tidak hanya dari sisi infrastruktur jalan, infrastruktur telekomunikasi pun mengalami perkembangan. JK mengatakan, infrastruktur penghubung tidak hanya jalan, melainkan juga akses komunikasi.

"Begitu juga telekomunikasi. Dulu orang puas dgn telegram. Timbul telex. Habis telex timbul fax. Habis itu timbul email. Besok apa lagi? Kita tidak tahu. Teknologi yang menentukannya," ujar JK.

JK pun menggambarkan perkembangan teknologi dan infrastruktur telekomunikasi. Beberapa tahun lalu, masyarakat puas dengan berkomunikasi melalui warung telekomunikasi (wartel), kini teknologi telekomunikasi sudah berkembang dan menjadikan wartel ketinggalan zaman.

"Kita puas dulu telepon di wartel sekarang semua HP makin murah. Dulu berteriak sekarang apa-apa protes ke telkom. Dulu cukup puas seperti 3G, sekarang minta 4G lebih cepat hanya beda sekian detik sudah marah itu kan. Ini kan cukup tinggi infrastructure is unlimited kebutuhannya," ungkap JK.