Kebijakan BI dalam Pemulihan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyatakan, saat ini berbagai negara sudah melakukan kebijakan yang bersifat extraordinary, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan extraordinary pun dilakukan oleh seluruh otoritas pemerintah, BI, OJK dan LPS.
Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) terus melakukan mitigasi dampak dari krisis pandemi Covid-19, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyatakan, saat ini berbagai negara sudah melakukan kebijakan yang bersifat extraordinary, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan extraordinary pun dilakukan oleh seluruh otoritas pemerintah, BI, OJK dan LPS.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Bagaimana BSI meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia? BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan literasi dan menyediakan produk-produk keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat melalui ekosistem keuangan yang terintegrasi. Hal ini demi meningkatkan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
Sinergi dan koordinasi termasuk dengan para stakeholder seperti dengan pihak legislatif dan dunia usaha juga semakin diperkuat. Tujuannya utamanya sama yaitu mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.
"Dari Bank Indonesia kami mengoptimalkan bauran kebijakan atau kebijakan yang telah kita terus keluarkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional antara lain penurunan suku bunga dari 5 persen di awal tahun 2020 menjadi 3,5 persen," ujarnya dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, secara virtual, Rabu (21/4).
Bauran kebijakan lain dilakukan BI lainnya juga ditujukan oleh pelonggaran likuiditas, pembelian obligasi pemerintah, relaksasi untuk kredit kendaraan dan properti, dan juga penurunan biaya untuk transfer melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
Dan khusus untuk kebijakan terkait dengan Ekonomi Syariah (EKSyar) juga ditempuh oleh Bank Indonesia. Ini menjadi bagian dari bauran kebijakan bank Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Beberapa kebijakan EKSyar diantaranya adalah penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah, penguatan operasi moneter dengan instrumen berbasis syariah, dan perubahan kebijakan yang akomodatif. Ini ditempuh untuk mendukung likuiditas perbankan syariah yang pada gilirannya ditujukan untuk mendorong penyaluran pembiayaan syariah.
"Dan pengembangan ini bersifat komprehensif melalui pendekatan ekosistem yang tidak hanya fokus pada sistem keuangan namun juga pada pengembangan usaha Syariah di sektor-sektor. Sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif," jelasnya.
Baca juga:
LPDB-KUMKM Gelontorkan Rp4,5 M ke KSBP Sunan Drajat Lamongan
Dukung Ekonomi Syariah, Pemerintah Fokus Bangun Industri Halal
Sri Mulyani: Industri Halal Jadi Backbone di Tengah Pandemi Covid-19
BEI Sebut Pasar Modal Syariah Masih Tumbuh Konsisten
Unilever Pilih Indonesia Jadi Pusat Pengembangan Produk Berbasis Syariah
Wapres Ma'ruf: UMKM Tak Boleh Tercecer dari Digitalisasi