Kebijakan hilirisasi Jokowi dinilai bertentangan dengan UU Minerba
Selama ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim bahwa kebijakan hilirisasi merupakan salah satu keberhasilan kerja di pemerintahan Jokowi-JK. Padahal kebijakan itu bukan suatu keberhasilan melainkan kegagalan, sebab hilirisasi bertentangan dengan Undang-undang Minerba.
Manager Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, selama ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim bahwa kebijakan hilirisasi merupakan salah satu keberhasilan kerja di pemerintahan Jokowi-JK.
Padahal dia menilai kebijakan itu bukan suatu keberhasilan melainkan kegagalan di dalam pemerintahan. Sebab hilirisasi bertentangan dengan Undang-undang Minerba.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.
-
Bagaimana cara Jokowi 'melabrak' UU Pilpres menurut Andreas Hugo Pareira? Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil," ungkap dia."Drama series cawe-cawenya kemudian beralih dengan 'melabrak' UU Pilpres menyangkut batas usia 40 tahun melalui tangan Paman Usman di MK dan menjadikan putra Gibran sebagai Cawapres Prabowo," tambah Andreas.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
"Kementerian ESDM khususnya Minerba selalu mengatakan salah satu keberhasilan capaian kinerja dari sektor mineral adalah adanya paket kebijakan soal hilirisasi. Tapi bagi kami kelompok masyarakat sipil itu bukan merupakan capaian, tapi itu merupakan kegagalan dalam menjalankan amanat dari pasal 103 UU minerba. Jadi kami punya pandangan berbeda dengan Kementerian ESDM," katanya dalam diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Jumat (22/12).
Lanjutnya, kegagalan ini juga terlihat saat kelompok sipil mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait hal tersebut. Meski kalah dalam gugatan, namun ada hal cukup menarik.
Di mana saat dua dari tiga hakim menyatakan bahwa Permen tidak bertentangan dengan UU Minerba. Dengan demikian, dia menilai bahwa kebijakan ini seharusnya tidak boleh dijalankan.
"Yang 2 hakim mengatakan legal standing-nya bermasalah tapi ada 1 satu hakim beropini mengatakan bahwa legal standing kelompok sipil diterima. Dan hakim menyatakan bahwa Permen no 5 dan 6 itu bertentangan dengan UU Minerba. Jadi kalau 2 hakim ini tidak melihat substansi gugatan, satu hakim ini menyatakan legal standing ini diterima dan permen ini bertentangan dengan UU Minerba," terangnya.
Untuk diketahui, hilirisasi Minerba merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Terdapat beberapa arahan mengenai hilirisasi, di antaranya pertama semua kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Kedua, penerimaan negara dari sektor mineral harus dipertimbangkan. Dan ketiga harus mempertimbangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan harapan jangan nanti ada hilirisasi yang menutup lapangan pekerjaan.
Baca juga:
Indonesia bakal pasok 4 juta ton per tahun kebutuhan nikel dunia
Berkat investasi China, RI akan jadi negara tiga besar produsen baja
Menperin: Ekonomi Morowali tumbuh 60 persen karena hilirisasi
Ini arahan Presiden Jokowi wujudkan hilirisasi mineral
Menteri Bambang ungkap liciknya cara negara maju kuras SDA Indonesia