Kemendag bantah jadi dalang aksi sweeping produk tak ber-SNI

Aksi sweeping tidak akan dilakukan lantaran mampu memicu terjadinya kegaduhan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah adanya aksi sweeping terhadap sejumlah pertokoan di wilayah DKI Jakarta guna mencari produk tidak ber-SNI. Aksi sweeping tidak akan dilakukan lantaran mampu memicu terjadinya kegaduhan.

Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (Kemendag) Widodo klaim pihaknya telah menanyakan terkait isu tersebut ke Bareskrim Mabes Polri.

"Jadi gini, ini isu sweeping ini saya sudah bicara dengan pak Kabareskrim ternyata dari Polda itu tidak ada yang turun. Tidak ada yang turun melakukan sweeping. Sampai hari ini kita tidak ada rencana melakukan sweeping," ujar Widodo kepada wartawan di Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

"Beliau (Kabareskrim) sudah mengumpulkan Polda di Indonesia, bahwa tidak melakukan seperti itu (sweeping). Lagipula sweeping malah akan menimbulkan kegaduhan," tambahnya.

Widodo mengklaim, pemerintah mempunyai cara yang lebih 'halus' untuk menertibkan produk tak ber-SNI. Yakni, berkoordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bareskrim, dan pihak terkait memberikan pemahaman ketentuan di bidang perlindungan konsumen, pengawasan dan penegakan hukum.

"Ini sudah kita lakukan di pasar Kenari. Kenapa judulnya peningkatan pemahaman? Karena sosialisasi sudah dilakukan berkali-kali. Nah ini makanya peningkatan pemahaman supaya masyarakat dan pelaku usaha betul-betul memahami ketentuan yang berlaku di Indonesia," tandasnya.

Sebagai informasi, pengusaha toko yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Retailer Nasional memprotes langkah pemerintah yang melakukan sweeping pemilik usaha toko di sejumlah kawasan di Jakarta. Mereka dituduh telah menjual produk impor ilegal dan tidak berlabel SNI.

"Sungguh miris sekali nasib para pedagang di Glodok Plasa, ITC Mangga Dua, Harco Mangga Dua, Pertokoaan Tanah abang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bagaimana tidak mereka hanya menjual barang barang impor yang dibeli dari para importir. Menurut para penegak hukum dan pegawai bea cukai yang melakukan sweeping mengatakan barang-barang yang diperdagangkan dianggap ilegal dan hasil selundupan," ungkap Ketua Umum Paguyuban Pedagang Retailer Nasional, Sumarto Joyo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/10).

Baca juga:
Kemendag musnahkan 60.000 lampu buatan China
SNI untuk lampu LED masih bersifat suka rela
Punya sertifikat produk, Kemendag minta pengecer jangan takut razia