Kemenhub akan kirim surat ke Pemda agar atur keberadaan ojek online
Sekretaris Jendral Kemenhub, Sugiharjo mengatakan, ini menjadi solusi terbaik mengingat pemerintah pusat tidak bisa memasukkan ojek dalam Undang-Undang, dengan banyak pertimbangan.
Kementerian Perhubungan akan membuat surat yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keberadaan ojek, baik ojek online atau ojek pangkalan.
Sekretaris Jendral Kemenhub, Sugiharjo mengatakan, ini menjadi solusi terbaik mengingat pemerintah pusat tidak bisa memasukkan ojek dalam Undang-Undang, dengan banyak pertimbangan.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
-
Kapan layanan transportasi online mulai marak di Indonesia? Layanan transportasi online mulai marak di Indonesia sekitar tahun 2014-2015.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Jadi pendekatannya local wisdom, seperti di Jogja, Andong itu kan angkutan umum. Jadi sama seperti ojek. Kita akan buat surat ditujukan ke para pemerintah daerah," ujar dia di Kantor Kemenhub, Selasa (3/4).
Pertimbangan yang disampaikan Sugiharjo tidak bisanya ojek masuk dalam UU adalah dari sisi keselamatan dan ekonomi. Dari sisi keselamatan, jelas ojek sangat rentan terhadap keselamatan penumpangnya, mengingat menggunakan motor.
Sedangkan dari sisi ekonomi, dari survei yang pernah dilakukan, semakin kecil moda transportasi itu digunakan mengangkut penumpang, maka akan semakin mahal biaya prasarananya.
"Jadi menggunakan bus yang bisa angkutan banyak penumpang itu lebih murah dan efisien daripda yang hanya bisa angkut penumpang cuma satu orang," paparnya.
Dari sisi ekonomi ini, yang bisa diambil pemerintah adalah bagaimana upayanya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas angkutan umum. "Bukan malah memasukkan ojek dalam UU. Kalau itu kita masukkan menjadi angkutan umum, pemerintah sudah salah," tutupnya.
Reporter: Ilyas Istianur Praditiya
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menhub Budi temukan dwelling time masih di atas 3 hari
Menhub Budi target kajian bandara Bali Utara rampung dalam tiga bulan
Menhub Budi siapkan payung hukum ubah status aplikator jadi jasa transportasi
Menhub Budi :Tak ada kebijakan mobil masuk Jakarta harus bayar
Akuisisi Uber, Grab diminta Menhub Budi tak monopoli pasar