Kemenkeu gandeng Kejaksaan dan KPK dalam pelaksanaan lelang barang sitaan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan dan KPK dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya permintaan lelang. Diharapkan tercipta mekanisme lelang yang efisien, kredibel dan profesional.
Kementerian Keuangan menandatangani Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik lndonesia (KPK) untuk peningkatan koordinasi dan kerja sama, serta memperkuat komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi ketiga institusi. Kerja sama tersebut masih dalam rangka peringatan 110 tahun lelang di Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan dan KPK dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya permintaan lelang. Diharapkan tercipta mekanisme lelang yang efisien, kredibel dan profesional.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Semuanya menggambarkan ada suatu permintaan yang meningkat dengan adanya mekanisme lelang yang efisien kredibel dan profesional. Karena ini merupakan solusi dalam menyelesaikan suatu perkara," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/3).
Sri Mulyani mengatakan, pengawasan lelang ini juga sangat dibutuhkan dalam rangka memastikan perlindungan hukum dan hak bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melakukan lelang sesuai dengan undang-undang (UU). Sehingga ke depan, tidak ada lagi anggapan ASN melakukan tawar-menawar tersembunyi dengan peserta lelang.
"Jangan sampai kalau lelang pemenang satu dan banyak yang protes kepada ASN itu akan menjadi disinsentif. Kami ingin memastikan bahwa kami berintegritas. Bahwa tidak ada kongkalikong untuk memenangkan lelang yang manipulatif," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan juga melakukan peresmian Portal Lelang DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) sebagai salah satu sarana yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dari layanan lelang (one stop services Lelang) yang didukung dengan teknologi informasi.
"DJKN di dalam tayangan bahwa mereka telah mengembangkan design besar dari sistem elektronik (SMILE). Saya senang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau balai lelang swasta akan bisa meningkat reputasinya," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengatakan, kerja sama dengan Kementerian Keuangan merupakan salah satu cara memperbaiki sistem eksekusi pelelangan barang. Di mana, selama ini masih ada barang sitaan yang belum dapat cepat dikembalikan ke negara.
"Usaha perbaikan semoga berjalan terus tujuannya untuk kemaslahatan bangsa dan kesejahteraan negara. Pemberantasan korupsi harus bisa mengembalikan kerugian negara. Tapi belum semua pencucian asetnya dikembalikan. Sebab, begitu sulitnya aset kalau sudah digunakan, disamarkan disembunyikan cukup rapi," jelasnya.
Baca juga:
Sebelum dibawa ke Washington, pameran lukisan di Kemenkeu resmi dibuka
Nasib terkini rencana kenaikan gaji PNS hingga kepala negara
Akibat DMO, penerimaan pajak berpotensi hilang Rp 3 T dan PNBP Rp 5 T
Selain listrik, pemerintah naikkan besaran subsidi Solar menjadi Rp 1.000 per liter
Menteri Sri Mulyani catat defisit per Februari capai Rp 48,9 triliun