Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa

Dengan adanya payung hukum berupa UU, diharapkan pengadaan semakin lancar dan mudah serta meminimalisir masalah hukum.

lkpp
Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa
Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa (©merdeka.com)

Dengan adanya payung hukum berupa UU, diharapkan pengadaan semakin lancar dan mudah serta meminimalisir masalah hukum.

Rekomendasi Beritauntuk kamu
Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa

Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi memberikan pesan kepada pejabat di daerah untuk tidak perlu takut dalam mengelola pengadaan barang jasa di katalog elektronik. Menurut pria yang akrab disapa Hendi ini, pejabat di daerah seperti kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak perlu takut jika memang tidak melakukan pelanggaran.


"Selama pengadaan barang dan jasa itu tidak ada keuntungan pribadi, tidak ada gratifikasi, tidak perlu takut. Santai saja," ujar Hendi.

Hal itu Hendi sampaikan dalam acara Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik Serta Transformasi Digital Pengadaan Melalui Katalog Elektronik di Banjarnegara (19/7/024).


Pernyataan Hendi tersebut menjawab keraguan yang sebelumnya disampaikan oleh Sekda Banjarnegara Indiarto terkait aturan barang dan jasa yang cepat berubah. Hal ini membuat OPD takut salah memutuskan kebijakan dalam pengadaan barang/jasa.

"Jadi ndak perlu takut, santai saja. Kalau ada yang menawar dengan harga lebih murah 60 sampai 70 persen jangan dimenangkan, karena kalau harganya murah kerjanya pasti ngawur dan speknya pasti asal-asalan. Misalnya semen satu sak 50 ribu tapi kalau ada yang ngasih penawaran 20 ribu pasti tidak beres," tegas Hendi.

Dalam kesempatan tersebut Hendi juga menyampaikan bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) sudah di meja Presiden. Dengan adanya payung hukum berupa UU, diharapkan pengadaan semakin lancar dan mudah serta meminimalisir masalah hukum.



Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa

"Sehingga tujuan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara akuntabel dan mendapatkan barang/jasa yang berkualitas sesuai standar dan sesuai dengan tujuan pengadaan," kata Hendi.

Acara Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik Serta Transformasi Digital Pengadaan Melalui Katalog Elektronik dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri dari jajaran Pemkab Kabupaten Banjarnegara, Akademisi hingga para pelaku UMKK di wilayah Banjarnegara.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
M
Reporter
    Merdeka
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Hendi Sebut LKPP Ikut Sukseskan Pilkada 2024 Lewat Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa
Hendi Sebut LKPP Ikut Sukseskan Pilkada 2024 Lewat Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pendampingan tersebut merupakan kewajiban LKPP demi menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif.

Pilkada Serentak 2024
Dua Kali Kubu Hasto Lapor Penyidik KPK ke Dewas
Dua Kali Kubu Hasto Lapor Penyidik KPK ke Dewas

Kuasa hukum menyebut, ada kesalahan dalam proses penyitaan barang bukti milik staf Hasto, Kusnadi.

Hasto Kristiyanto
Begini Cara Hitung Besaran THR Karyawan Tetap dan Pekerja Lepas, Cair Satu Pekan Sebelum Lebaran
Begini Cara Hitung Besaran THR Karyawan Tetap dan Pekerja Lepas, Cair Satu Pekan Sebelum Lebaran

Mengutip Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja.

THR
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI

Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

dkpp
Pakar Nilai MK Bukan Lembaga Banding Terhadap Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah
Pakar Nilai MK Bukan Lembaga Banding Terhadap Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah

Kewenangan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan, hanya terbatas terhadap pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

batas usia calon kepala daerah
Mantan Bupati Batu Bara Jadi Tersangka Kasus Suap Penerimaan PPPK
Mantan Bupati Batu Bara Jadi Tersangka Kasus Suap Penerimaan PPPK

Zahir ditetapkan tersangka setelah penyidik melakukan rangkaian penyidikan, kemudian diputuskan pada hasil gelar perkara 29 Juni.

Korupsi
Anggap Peraturan Menteri LHK Tidak Tepat Hitung Kerugian Ekologis, Kubu Tersangka Kasus Korupsi Timah Beberkan Alasannya
Anggap Peraturan Menteri LHK Tidak Tepat Hitung Kerugian Ekologis, Kubu Tersangka Kasus Korupsi Timah Beberkan Alasannya

Pada permen LHK 7/2014 dibuat untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

kasus korupsi pt timah
Bawaslu Sebut Pelanggaran 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Termasuk Peristiwa 'Pecah Telur'
Bawaslu Sebut Pelanggaran 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Termasuk Peristiwa 'Pecah Telur'

Bagja mengatakan bahwa kasus hukum yang melibatkan tujuh orang mantan anggota PPLN Kuala Lumpur tersebut merupakan peringatan kepada PPLN lainnya.

Pemilu 2024
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

LKPP
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

bea cukai
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha

Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.

LKPP
Respon Belanja Masalah, Hendi Gandeng Mendagri Terbitkan Surat Edaran Bersama
Respon Belanja Masalah, Hendi Gandeng Mendagri Terbitkan Surat Edaran Bersama

SEB LKPP bersama Kemendagri diterbitkan, sebagai panduan dalam menjalankan pengadaan barang atau jasa di BLUD.

LKPP