Kementerian ATR/BPN Minta Tambahan Anggaran Rp2,3 Triliun untuk 2021
Usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan 3 program. Salah satunya untuk pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan penambahan anggaran 2021 sebesar Rp2,319 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menjelaskan, usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan 3 program. Salah satunya untuk pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin memaksimalkan peran GTRA dalam mengatasi permasalahan agraria? Lebih lanjut ia berharap, GTRA Summit dengan deklarasinya nanti dapat menjadi instrumen yang cukup kuat untuk menggerakan GTRA di tingkat pusat maupun daerah karena menurutnya apabila GTRA tidak maksimal maka proses pemenuhan target akan mengalami kesulitan.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Dimana program Reforma Agraria diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN? Desa Purwabakti yang terletak di Kabupaten Bogor adalah salah satu desa yang masuk dalam program Reforma Agraria.
"Untuk memenuhi terlaksananya program prioritas untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ketahanan pangan, penanganan permasalahan tata ruang dan pengendalian penataan ruang di wilayah Jabodetabek Punjur serta implementasi birokrasi digital melayani. Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran Rp2,319 triliun," ujar Himawan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (7/9).
Untuk pengembangan kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur melalui Project Management Office (PMO), anggaran yang diusulkan ialah Rp105 miliar. Lalu untuk mempermudah investasinya, diusulkan pula anggaran RDTR OSS (One Single Submission) senilai Rp135 miliar sehingga total usulan anggaran untuk pengembangan Jabodetabek Punjur ini adalah Rp240 miliar.
"Ini sudah dibahas dalam rapat antara menteri-menteri bidang perekonomian di Bali 3 minggu lalu, dimana kita sampaikan usulan tersebut dalam rangka PEN," ujarnya.
Program Lainnya
Program lainnya ialah untuk penambahan kekurangan tunjangan kinerja, PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan kegiatan pendukung food estate dengan nilai Rp1,079 triliun. Adapun, angka ini merupakan hasil bilateral meeting dengan Kementerian PPN/Bappenas dan masih didiskusikan dalam rapat antar Kementerian/Lembaga.
Lalu, anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk transformasi digital di Kementerian ATR/BPN senilai Rp1 triliun.
"Menteri Keuangan sebelumnya sudah menyampaikan akan mengalokasikan Rp 1 triliun untuk transformasi digital di Kementerian ATR/BPN," kata Himawan.