Kementerian PUPR Hibah BMN Hingga Rp222,58 T, Terbesar Jalan dan Jembatan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima barang milik negara (BMN) hasil pembangunan instansi senilai Rp 222,58 triliun. Ini merupakan hasil pembangunan Kementerian PUPR yang alokasinya berasal dari APBN.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima barang milik negara (BMN) hasil pembangunan instansi senilai Rp 222,58 triliun. Ini merupakan hasil pembangunan Kementerian PUPR yang alokasinya berasal dari APBN.
"Memang sih kalau melihat Menteri PUPR asosiasinya jalan tol. Padahal banyak sekali yang di luar jalan tol. Seperti air minum, perumahan, rusunawa. Bahkan yang menerima itu adalah sama sekali tidak selalu di lingkungan pemerintahan. Namun juga ada universitas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (29/3).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jender PUPR Mohammad Zainal Fatah, coba merinci BMN yang dihibahkan penggunaannya untuk kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah (pemda), hingga yayasan dan universitas.
"Nilai BMN Kementerian PUPR yang akan dilakukan serah terima pada hari ini, total mencapai Rp 222,58 triliun. Terdiri dari BMN yang dihibahkan, Rp 221,58 triliun (99,55 persen)dan BMN yang akan dialihstatuskan penggunaannya sebesar Rp 1,0 triliun (Rp 0,45 persen)," paparnya.
Adapun nilai BMN terbesar yang diserahterimakan berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, mencapai Rp 221,58 triliun atau setara 99,13 persen. Disusul hibah BMN dari Ditjen Perumahan sebesar Rp 1,08 triliun (0,49 persen), dan Ditjen Cipta Karya Rp 0,85 triliun (0,38 persen).
Untuk sektor Bina Marga, BMN yang diserahkan meliputi jalan nasional arteri, termasuk tanah untuk jalan nasional, serta jembatan dan jembatan gantung. Sementara untuk sektor perumahan yakni dalam bentuk rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus).
Sedangkan pada sektor Cipta Karya meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM) dan SPAM regional, tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, pengelolaan air limbah, penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.
Terdapat 6 kementerian/lembaga yang turut jadi penerima hibah, yakni Kepolisian RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pertanian.
Juga terdapat 24 pemda yang terdiri dari pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota, mulai dari Pemprov DKI Jakarta hingga Pemkab Merauke. Kemudian, ada juga 3 yayasan dan 2 universitas penerima hibah BMN Kementerian PUPR.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Dinyatakan Tak Layak Pakai, KRI 515 Resmi Dijual
DPR RI Setuju Kapal Eks KRI Teluk Sampit 515 Dijual
Hasil Lelang Kapal Eks KRI Teluk Sampit 515 Senilai Rp740 Juta Masuk ke Kas Negara
Komisi I Setujui Penjualan Eks KRI Teluk Sampit 515
Premi Asuransi Barang Milik Negara Capai Rp50 Miliar di 2021
Pemerintah Harap Seluruh Barang Milik Negara Sektor Hulu Migas Dilaporkan