Kemiskinan di RI: Antara Target Jokowi dan Anggaran yang Habis Buat Studi Banding

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Jokowi menyebut, pada 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

2023-01-31 09:08:14

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Jokowi menyebut, pada 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

Selain itu, Jokowi meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting lantaran Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035.

"Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ini-nya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," tuturnya beberapa waktu lalu.

Meski demikian, target tersebut dinilai sulit untuk dicapai. Karena di tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem berada di posisi 2,04 persen dan angka kemiskinan masih di level 9,15 persen.

"Kalau dilihat dari tren data, sepertinya agak sulit untuk mencapai 7 persen atau kemiskinan ekstrem di 2,04 persen menjadi mendekati 0 persen, ini sulit rasanya," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Marho Yuwomo, Senin (30/1).

Margo membeberkan, data kemiskinan ekstrem ada di 212 kabupaten dan kota yang menjadi prioritas pemerintah 2022. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem pada bulan Maret sebesar 3,61 persen, kemudian menurun menjadi 2,76 persen di Maret 2022.

Menurutnya, masalah angka kemiskinan ini bergerak dinamis, sehingga perlu dirancang data dan tata kelola yang baik untuk mencapai target. "Rancangan tersebut perlu dibangun dan ditetapkan dengan jelas agar semua kementerian lembaga dan daerah ini punya target yang sama di sasaran yang ingin dicapai," kata dia.

Margo menjelaskan, sulitnya tercapai target tersebut karena data tata kelola penanggulangan kemiskinan belum tersinkronisasi dengan baik dengan perbaikan data. Perbaikan data menjadi hal yang penting untuk memastikan program yang dibuat pemerintah tepat sasaran.

Untuk itu, perlu adanya perbaikan sistematik tata kelola penanggulangan kemiskinan. Dimulai dari perbaikan tata kelola yakni perbaikan data. "Kita butuh upaya melakukan tata kelola baru agar bisa mencapai target 2024 baik untuk menurunkan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem," kata dia.

Terlebih lagi, anggaran kemiskinan hampir Rp500 triliun di 2022 tidak membuahkan hasil. Di mana anggaran kemiskinan jumbo tersebut hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,6 persen.

Anggaran Kemiskinan Habis untuk Studi Banding

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyebut, rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L) banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," katanya di Jakarta, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong K/L terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

Selain itu, Menteri Anas meminta untuk K/L tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran.

"Untuk RB (reformasi birokrasi)-nya naik tidak harus mengundang konsultan dan rapat di hotel-hotel yang supaya nilai RB nya naik. RB itu dampak bukan administrasi dan tumpukan kertas," jelas Menteri Anas.

Menanggapai ungkapan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengklaim, anggaran kemiskinan di Kementerian Sosial telah digunakan secara efisien sesuai alokasi. Mulai dari subsidi rumah tangga hingga bantuan sosial.

"Anggaran di Kemensos itu seluruhnya Rp78 triliun itu untuk bansos itu. Jadi langsung diserahkan untuk perlindungan sosial, Rp4 triliun untuk bencana, bantuan anak terlantar, lansia, disabilitas, bantuan di kawasan yang terpencil itu kami tangani,” kata Risma saat kunjungan kerja di Sumenep, seperti dikutip Senin (30/1).

Risma mengaku, sejak eranya menjadi wali kota Surabaya hingga saat ini menjadi menteri, anggaran yang dialokasikan selalu digunakan seefisien mungkin. Dia menegaskan, penggunaan yang efisien dan tepat sasaran selalu menjadi prioritas utama.

"Saya semenjak menjadi wali kota maupun sampai sekarang bahkan saya diundang ke daerah kalau itu ada di hotel atau apa, saya ngomong enggak usah datang, kita minta vidcon saja karena kami sangat efisien," jelas Risma.

Oleh karena itu, menanggapi pernyataan Menpan RB Azwar Anas, Risma mengaku tidak mengetahui dana milik kementerian/lembaga mana yang tidak tepat sasaran.

"Saya tidak tahu yang dimaksud uang mana, yang saya tahu itu dari Bu Sri Mulyani itu uang perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di antaranya ada uang subsidi bbm, listrik, gas," Risma menutup.

(mdk/azz)