Kemnaker Bakal Bahas Empat Isu di Pertemuan G20, Ini Rinciannya
"Kita semua sudah melalui banyak diskusi dalam rangka kurasi, pengayaan, dan pemantapan keempat isu tersebut untuk bisa sampai ke hari ini."
Pemerintah Indonesia menyodorkan empat isu prioritas untuk diusung Presidensi Indonesia di ajang G20 tahun 2022 untuk bidang Ketenagakerjaan dengan tajuk Improving the Employment Condition to Recover Together atau Memperbaiki Kondisi Ketenagakerjaan untuk Kembali Pulih Bersama.
Keempat isu prioritas tersebut yakni Sustainable Job Creation Towards Changing World of Work (Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Dunia Kerja), Inclusive Labour Market and Job Quotas for people with Disabilities (Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Kuota Kerja bagi Penyandang Disabilitas).
-
Bagaimana Tim Substansi Kemnaker menyiapkan diri untuk pertemuan G20 EWG 2024? "Pertemuan Tim Substansi hari ini juga sebagai pemantapan kesiapan Indonesia dalam penyusunan bahan posisi Pemerintah dalam rangka menghadiri pertemuan the 1st G20 EWG Presidensi Brasil 2024," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat membuka rapat koordinasi penyusunan bahan posisi Pemerintah RI dan penyelenggaraan pertemuan the 1st G20 EWG Presidensi Brasil 2024
-
Apa yang sedang dimatangkan oleh Kemnaker? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan PMI antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
-
Kenapa Kemnaker mengadakan pelatihan di KITB? "Pelatihan ini wujud nyata yang kami janjikan agar warga Batang tidak jadi penonton di tengah industrialisasi," ujar kandidat doktor IPB University itu.
-
Apa misi Menko Airlangga Hartarto dalam KTT G20 di India? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa Kemnaker mengadakan kompetisi KKIN? Pelaksaan KKIN bertujuan untuk memotivasi instruktur-instruktur di Indonesia dalam meningkatkan kompetensinya.
-
Mengapa Menko Airlangga Hartarto ikut dalam rombongan Presiden Jokowi ke KTT G20 India? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Kemudian Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity (Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan) dan Adaptive Labour Protection in the Changing World of Work (Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja).
"Kita semua sudah melalui banyak diskusi dalam rangka kurasi, pengayaan, dan pemantapan keempat isu tersebut untuk bisa sampai ke hari ini," ujar Skretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi di Jakarta, Selasa (31/8).
Anwar Sanusi menambahkan, sejalan empat isu prioritas tersebut, maka diperlukan pendekatan dan sasaran kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pasar kerja yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja serta memastikan perlindungan yang adaptif bagi semua pekerja di masa pemulihan dan era otomatisasi.
"Pendekatan lainnya yakni meningkatkan aksi kolektif global dalam rangka pemulihan sektor ketenagakerjaan akibat pandemi," jelas Anwar Sanusi.
Menurut Anwar Sanusi, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan secara global. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kehilangan jam kerja sebesar 8,8 persen atau setara dengan 225 juta pekerjaan penuh waktu. "ILO memperkirakan bahwa pengangguran global meningkat sebesar 33 juta dan tingkat pengangguran meningkat sebesar 1,1 persen," katanya.
Tantangan besar lainnya, lanjut Anwar Sanusi, adalah perubahan pasar tenaga kerja karena revolusi industri dan transformasi teknologi. Banyak ahli melihat pandemi COVID-19 telah secara masif mempercepat proses otomatisasi melalui transisi digital dan penyesuaian terhadap proses produksi. "Ekonomi digital memperlebar proporsi tenaga kerja informal, yang perlu perhatian terhadap pemenuhan standar dan norma kerja layak (decent work)," katanya.
Penyandang Disabilitas
Di sisi lain, kondisi kerja penyandang disabilitas juga menjadi perhatian besar. Berdasarkan data WHO dan World Bank Report on Disability tahun 2011, lebih dari 15 persen dari total populasi global atau setara dengan 1 miliar orang hidup dengan disabilitas, dan 3 persennya adalah orang-orang yang menyandang disabilitas cukup serius.
Anwar Sanusi mengungkapkan, jumlah yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa masalah ini membutuhkan perhatian kita bersama untuk memberikan mereka akses peningkatan keterampilan dan akses pasar tenaga kerja yang lebih luas, serta perlindungan yang memadai di tempat kerja, sehingga penyandang disabilitas memiliki daya saing dan produktivitas yang setara di pasar kerja lokal maupun global.
"Dengan demikian, kelompok masyarakat disabilitas memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam proses pembangunan," katanya.
(mdk/idr)