Ketua panja tax amnesty berharap pengesahan RUU tak perlu voting
Diharapkan pengesahan dapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
Hari ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty rencananya akan dibahas dalam sidang paripurna untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang. Dari keseluruhan fraksi di komisi XI, dua memberikan catatan dan satu menolak.
Ketua Panja Tax Amnesty Soepriyatno mengatakan namun secara keseluruhan fraksi pada komisi XI telah menyetujui RUU Tax Amnesty dan diharapkan pengesahan dapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
"Kita berharap demi kepentingan bangsa dan negara kalau bisa tidak ada voting. Kecuali 5:5," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan keberhasilan UU Pengampunan Pajak sangat tergantung pada kebijakan dan ketentuan mengenai reformasi perpajakan. "Pada awalnya kami menginginkan penerimaan dari tax amnesty ini sebagai pendapatan lain-lain. Jadi bukan sesuatu yang dipasang sebagai target. Kalau ini dijadikan target kami khawatir ada resiko fiskal, kalau tidak tercapai," ujarnya.
Sebelumnya, fraksi PKS menyatakan penolakan karena dianggap jarang ada negara berhasil menerapkan kebijakan ini. PKS menilai keberhasilan tax amnesty hanyalah kesemuan belaka. "Jarang negara yang berhasil menerapkan tax amnesty. Selain itu, tax amnesty mencederai keadilan bagi pembayar pajak yang patuh," ujar Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Ecky Awal Muharram.
Sementara, Fraksi Demokrat setuju dengan catatan bahwa penghapusan pengampunan pajak tidak dihapuskan semua. Sebab, dinilai tidak memberikan keadilan bagi para Wajib Pajak (WP).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyetujui draf RUU tax amnesty dengan catatan, tarif uang tebusan pada tiga bulan pertama dan kedua ditingkatkan signifikan.
"Fraksi PDIP meminta tarif uang tebusan ditingkatkan dari dua persen menjadi 10 persen untuk pembayaran di tiga bulan pertama dan 15 persen untuk di tiga bulan berikutnya," pungkas Anggota Komisi XI Fraksi PDIP, Agung Ray.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
Baca juga:
DPR putuskan nasib RUU Tax Amnesti dan APBN 2016 hari ini
Draf RUU Tax Amnesty resmi dibawa ke Pleno
Ini bocoran tarif uang tebusan dalam UU Tax Amnesty
OJK cari cara agar dana tax amnesty bisa masuk pasar modal
Besok Paripurna Tax Amnesty, Mega & elite PDIP mendadak temui Jokowi
Pandangan DPR soal pengampunan pajak dikritik
Bertentangan dengan UUD, RUU Tax Amnesty dinilai inkonstitusional