KKP Fasilitasi Pengembangan Korporasi Nelayan di Cilacap
Dukungan tersebut upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan.
Dukungan tersebut upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan.
KKP Fasilitasi Pengembangan Korporasi Nelayan di Cilacap
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
Dukungan tersebut merupakan upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada 6 Oktober 2020.
"Kami memberikan dukungan sarpras untuk penguatan korporasi nelayan Koperasi Unit Desa Mina Saroyo di Cilacap," ujar Direktur Jenderal PDSPKP Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/9).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam hal perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Budi merinci dukungan tersebut diantaranya fasilitasi gudang beku portable kapasitas 10 ton untuk menjaga mutu dan stabilitas harga ikan. Dikatakannya, operasional gudang beku portable tersebut turut menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp20 juta/bulan serta menyerap 6 orang tenaga kerja langsung. Budi berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan efektivitas korporasi nelayan Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo, Cilacap Jawa Tengah.
Melihat keberhasilan pemanfaatan sarpras tersebut, KUD Mino Saroyo kemudian mengembangkan usahanya dengan membangun sendiri gudang beku kapasitas 200 ton dengan Air Blast Freezer (ABF) 5 ton.
"Stabilitas harga terlihat, pada musim ikan biasanya harga cakalang Rp12.000, saat ini tetap bertahan Rp15.000," jelas Budi.
Tak hanya itu, Ditjen PDSPKP juga turut memfasilitasi kendaraan berpendingin untuk membantu perluasan distribusi produk perikanan yang mutunya terjamin. Hasilnya, area distribusi tidak lagi sebatas wilayah Jawa Tengah melainkan meluas ke Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Budi mengungkapkan mobil berpendingin meningkatkan efisiensi biaya distribusi 30-40% atau senilai Rp27,5 juta/bulan dan menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp6 juta/bulan.
"Fasilitasi mobil berpendingin ini juga telah menyerap 2 tenaga kerja tetap dan 5-7 tenaga kerja harian untuk bongkar muat produk perikanan," tuturnya.
Selain dukungan tersebut, Ditjen PDSPKP juga turut memfasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha, serta pemasaran. Melalui keberhasilan ini, Budi menyebut KUD Mino Saroyo dapat menjadi percontohan penerapan korporasi nelayan.
"Tentu ini menjadi pilot project yang memungkinkan untuk dapat diterapkan di daerah lain," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan program korporasi nelayan menjadi salah satu prioritas nasional atau major project dalam RPJMN 2020-2024.