Komisi VI Tambah Anggaran BKPM Rp 500 Miliar Menjadi Rp 1,08 Triliun di 2021
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja terkait Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran. Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR menyetujui untuk menambah anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar 500 miliar.
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja terkait Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran. Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR menyetujui untuk menambah anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar 500 miliar.
Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas nomor S-826/MK/.02/2020 dan B636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 17 September 2020 perihal perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L T.A 2021.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
"Kami dari BKPM menyampaikan terima kasih kepada komisi VI dan Banggar Komisi VI yang telah memperjuangkan dan bisa menyerap aspirasi kami dari BKPM untuk penambahan anggaran Rp 500 miliar tersebut," kata Bahlil, Selasa (22/9).
Sebelumnya, Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2021, anggaran BKPM sebesar Rp 589 miliar. Dengan adanya penambahan tersebut, pagu anggaran BKPM di 2021 menjadi Rp 1,08 triliun.
Dia menjelaskan, anggaran Rp 589 miliar akan dialokasikan untuk 2 program berubah lantaran ada penambahan anggaran. Sehingga untuk program dukungan manajemen semula Rp 315 miliar menjadi Rp 317 miliar, dan program Penanaman Modal semula Rp 274 miliar menjadi Rp 772 miliar.
Alokasi
Berikut rincian tambahan anggaran sebesar Rp 500 miliar akan dialokasikan sebagai berikut:
1. Kegiatan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada K/L dan Pemerintah daerah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Rp 20 miliar.
2. Pembuatan dan distribusi aplikasi OSS berbasis Undang-undang Cipta Kerja untuk Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/kota Rp 150 miliar.
3. Penyusunan peta potensi investasi 17 provinsi dalam bentuk Pra-FS Rp 112 miliar
4. Peningkatan peringkat Ease of doing Business (EoDB) Rp 40 miliar
5. Eksekusi realisasi investasi kemitraan perusahaan dengan UMKM Rp 27 miliar
6. Eksekusi realisasi investasi kemitraan proyek-proyek investasi Besar wilayah Barat Rp 20 miliar
7. Eksekusi realisasi investasi kemitraan proyek-proyek investasi Besar wilayah Timur Rp 20 miliar
8. Fasilitasi rencana relokasi 40 perusahaan asing ke Indonesia Rp 111 miliar
"Sudah barang tentu dengan penambahan anggaran tersebut kami juga minta bantuan dari komisi VI karena banyak aturan-aturan baru yang bisa kita sosialisasikan bersama di seluruh Indonesia, agar pemahaman-pemahaman regulasi yang ada tidak hanya terfokus pada wilayah sentral di Ibukota tapi juga pada daerah lain," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)