Kondisi Garuda Indonesia terkini, dari rugi Rp 3 triliun hingga pelayanan dikurangi

Kekurangan pilot

Direktur Operasional Garuda Indonesia, Triyanto, mengakui bahwa minimnya jam istirahat masih menjadi kendala yang kerap didiskusikan di internal maskapai penerbangan pelat merah tersebut. Penyebabnya, perseroan kekurangan tenaga penerbang (pilot).

"Masalah jam istirahat. Kita dalam aturan 8 hari sebulan. Memang karena kita kekurangan penerbang, kita negosiasi 'boleh saya kurangi satu hari dulu' (jam istirahat)," ungkapnya di Jakarta, Selasa (23/1).

Meskipun demikian, penambahan jam kerja tersebut, akan dilakukan jika pilot yang bersangkutan bersedia untuk ditambah jam terbangnya. Selain itu, penambahan jam kerja juga diikuti kompensasi.

"Tentunya dengan kompensasi baik itu berupa waktu istirahat maupun berupa financial," tambahnya.

Dia menjelaskan, saat ini, Garuda Indonesia memiliki 1.327 pilot baik itu kapten maupun co-pilot dengan jumlah penerbangan sehari berkisar antara 630 hingga 640 penerbangan.

"Jam istirahat berkurang karena penerbang kita kurang. Perusahaan lakukan ekspansi cukup besar tapi tidak dibarengi dengan penyediaan SDM," ujarnya.

"Memang butuh waktu untuk cetak penerbang. Butuh satu tahun, kapasitas training kita juga agak terbatas. Sehingga kita negosiasi (dengan penerbang) boleh kita pinjam waktu istirahat," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah terkait jam istirahat ini, Triyanto mengatakan sudah mengajukan permohonan tambahan pilot baru sebanyak 122 orang. "Saya sebagai Direktur Operasi minta 122 tambahan penerbang baru. Pilot baru. Kita berharap akhir 2018 ini kita sudah bisa memberikan hak pada para penerbang sesuai aturan," tandasnya.

Merugi malah punya 9 direksi

Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta Menteri BUMN Rini Soemarno merestrukturisasi jumlah direksi Garuda Indonesia menjadi 6 orang. Saat ini, maskapai penerbangan tersebut mempunyai 9 direksi yang terdiri direktur utama, direktur keuangan, direktur operasi, direktur tekhnik, direktur marketing, direktur personalia, direktur produksi, direktur kargo dan direktur service.

Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan menilai keberadaan sembilan direksi ini suatu pemborosan bagi Garuda Indonesia. Di mana ada posisi yang sebenarnya tidak perlu untuk diisi.

"Kami lihat direksi yang sembilan ini sangat boros, terutama ada beberapa direksi yang tumpang tindih," katanya, di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa (23/1).

Untuk efisiensi perusahaan, kata dia, ada tiga direksi yang perlu dipangkas yaitu direktur produksi, direktur kargo dan direktur service. Menurutnya, Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan yang tidak memiliki pesawat fighter, namun mempunyai direktur kargo.

"Dan sekarang pendapatan kargo kita tidak terlalu baik setelah ada direksi penambahan tidak signifikan. Berikutnya ada penambahan direktur produksi, padahal ada direktur operasi dan direktur teknik. Sehingga tumpang tindih. Dan satu lagi direktur service," ujarnya.

Dia menjelaskan beberapa direksi seperti direktur teknik, operasi, komersial, direktur keuangan, dan direktur personalia biasanya ada di airlines besar di dunia. "Garuda sudah rugi nambah direksi. Ini yang menurut kami sangat kurang tepat," ucap Irfan.

Dia menambahkan permasalahan ini sudah disampaikan ke Menteri BUMN, namun sampai saat ini belum ada tanggapan lebih lanjut.

Pelayanan dikurangi

Presiden Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG), Bintang Hardiono, menilai pengurangan biaya atau cutting cost yang dilakukan manajemen Garuda Indonesia terlalu membabi buta. Hal ini membuat seluruh penerbang merasa resah.

Ketua Umum Serikat pekerja PT Garuda Indonesia (Sekarga) Bersatu, Ahmad Irfan, mengaku ada beberapa layanan yang dikurangi dari pengetatan biaya tersebut. Misalnya, pada penerbangan pendek atau jarak dekat penumpang tidak lagi mendapat permen dan roti di dalam pesawat.

"Itu hal-hal kecil. Yang tadinya dapat roti itu dikurangi. Sementara kami bintang lima," ujarnya.

Selain itu, Garuda Indonesia juga mengurangi tempat pengambilan bagasi di bandara. Di mana, awalnya seluruh bandara mempunyai lot pengambilan bagasi namun saat ini hanya terdapat di Jakarta dan Denpasar.

"Padahal itu pelayanan yang kita berikan ke customer. Kemudian pengurangan minuman hangat. Kami melihat kalau mau efisien, banyak bisa dilakukan, efisien yang lain," terang Irfan.

Garuda dikelola orang tak profesional

Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) Bintang Hardiono menyampaikan keprihatinannya ketika maskapai penerbangan milik nasional tersebut mengalami penundaan atau delay berkali-kali, terutama saat puncak liburan (peak season).

Penundaan tersebut karena adanya perubahan sistem pengelolaan sumber daya manusia sehingga mengakibatkan kacaunya jadwal terbang kru penerbang. Menurut dia, pengelolaan sdm akan lebih baik jika dilakukan oleh manajemen yang mengetahui bisnis penerbangan.

"Garuda ini dikelola oleh orang yang tidak tahu 'airline business' akhirnya tidak bisa mengelola SDM dengan baik. Kalau orang Garuda yang tahu masalah penerbangan, mungkin tidak seperti ini," kata Bintang.

Hubungan industrial tidak harmonis

Ketua Umum Serikat pekerja PT Garuda Indonesia (Sekarga), Ahmad Irfan menyebut bahwa kondisi hubungan industrial perusahaan saat ini tidak harmonis. Sebab, perusahaan banyak melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Profesi yang sudah disepakati sehingga banyak menimbulkan perselisihan.

Selain itu, penambahan armada juga tidak diikuti dengan kemampuan manajemen untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo. Di mana peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6 persen sementara peningkatan biaya sebesar 12,6 persen (Data Analyst Meeting Q3 2017).