Kontribusi UMKM ke PDB Capai Rp8.574 Triliun di 2021
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah menjadi pendukung ketahanan perekonomian. Tercatat, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun pada 2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah menjadi pendukung ketahanan perekonomian. Tercatat, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun pada 2021.
"UMKM telah memiliki jumlah sektor bisnis pada 2021 yang mencapai 64,19 juta dan telah berkontribusi terhadap PDB hingga 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun," katanya di Jakarta, dikutip Antara, Senin (3/10).
-
Apa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia? Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 Triliun.
-
Apa produk UMKM dari Purwakarta yang sukses menembus pasar internasional? Pastel kering awalnya merupakan camilan ringan yang bisa dibuat sendiri di rumah. Penganan ini umumnya memiliki cita rasa gurih, dengan isian abon. Selain sebagai snack yang bertekstur renyah, pastel mini juga bisa jadi teman minum teh maupun kopi yang nikmat.Berkaca dari lezatnya jajanan ini, seorang warga asal Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, kemudian membuatnya sebagai usaha rumahan. Tak disangka produknya bisa terjual hingga mancanegara, mulai dari Asia, Afrika sampai Eropa.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana Mendag Zulhas mendorong UMKM untuk menjual produknya? Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, produk dan merek lokal karya pelaku usaha dalam negeri memiliki kualitas yang bersaing dengan produk-produk asing. "Kualitas produksi yang sudah berada di jalur yang benar ini harus bisa dimaksimalisasi promosinya. Kami terus mendorong para UMKM agar memanfaatkan lokapasar untuk merambah pasar yang lebih luas," ujar Mendag Zulhas.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Dia menjelaskan, UMKM mampu mendukung PDB Indonesia karena pemerintah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuannya yang salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun dan tahun depan meningkat menjadi Rp470 triliun. Selain itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo maka porsi kredit UMKM ditingkatkan menjadi 30 persen pada 2024 sedangkan saat ini porsi kredit UMKM terhadap total kredit baru sebesar 18,4 persen.
Kemudian melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo turut mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Itu dilakukan dengan melaksanakan kolaborasi kemitraan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pemangku kepentingan di luar pemerintah," imbuhnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai Kemitraan Multi-Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kemitraan ini akan memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi, perencanaan dan percontohan bagi daerah-daerah sehingga dapat menghasilkan data terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Data P3KE akan digunakan sebagai rujukan dalam pencapaian sasaran program Corporate Social Responsibility (CSR) atau program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan.
Pelaksanaan program CSR saat ini didukung dengan penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang TJSL Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut mengatur keberadaan CSR di sekitar lokasi perusahaan dengan radius tertentu yang masih diperhitungkan pemerintah dengan proyeksi minimal berada di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi perusahaan.
"Melalui sistem ini Kadin bisa melaksanakannya dengan percontohan yang ada dan sesuai arahan Presiden untuk bisa direplikasi," tandasnya.
Baca juga:
Pemerintah Bakal Libatkan Startup Dorong Digitalisasi UMKM
Perkuat UMKM, Pengusaha Diminta Transfer Pengetahuan dan Teknologi
Terbuat dari Kulit Ceker Ayam, Intip Keunikan Sepatu Buatan Warga Bandung Ini
Ikut Arahan Erick Thohir, UMKM Batik Binaan Pupuk Indonesia Bisa Ekspor Sampai ke AS
Jokowi Ingatkan Pengusaha Jangan Bangun Pabrik Tapi Lingkungan Sekitar Masih Miskin
Sandiaga Uno: Penguatan UMKM Bisa Atasi Resesi di Indonesia