Kritik pedas ke Jokowi soal infrastruktur dan anggaran negara 2016

Bangun infrastruktur buat orang kaya

Pemerintahan Jokowi-JK berambisi membangun pelbagai proyek infrastruktur. Bahkan, porsi dana infrastruktur dalam RAPBN 2016 yang dialokasikan mencapai 8 persen dari total anggaran.

Dalam pidato pengantar nota keuangan dan RAPBN 2016, Jokowi menyebut anggaran infrastruktur tahun depan mencapai Rp 313,5 triliun. Angka ini lebih tinggi dari anggaran infrastruktur dalam APBN-P 2015 yang hanya Rp 290,3 triliun.

Namun demikian, kinerja Jokowi membangun infrastruktur masih menuai kritikan. Jokowi disebut luput dari kondisi infrastruktur dasar di beberapa daerah yang masih kekurangan.

"Kalau yang selama ini, pemerintah akan bangun waduk, jalan tol, bandara dan lain-lain saya rasa tidak cukup," ungkap Peneliti Prakarsa Maftuchan dalam diskusi bertajuk 'Tanggapan atas Nota Rapbn 2015: Nawacita Setengah Tiang' di Jakarta, Selasa (18/8).

Maftuchan mengingatkan kepada Jokowi agar pembangunan infrastruktur jangan hanya untuk orang berduit saja. Namun, warga tak mampu juga berhak menikmati pembangunan yang tengah digenjot Jokowi.

"Jangan sampai jalan tol dijadikan alasan untuk tidak memperbaiki jalan-jalan umum. Sekarang yang terjadi adalah infrastruktur hanya untuk mereka yang punya duit," ucapnya.

Target pajak rendah, Jokowi cari aman

Dalam pidato pengantar nota keuangan dan RAPBN 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.368 triliun. Target tersebut cuma naik 5 persen dibanding target APBN-P 2015 sebesar Rp 1.489,2 triliun.

Menanggapi itu, prakarsa Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat, AH Maftuchan menilai Jokowi hanya mencari aman.

"Pemerintah main aman, tidak progresif," ujar Maftuchan dalam diskusi bertajuk 'Tanggapan atas Nota RAPBN 2016 : Nawacita Setengah Tiang' di Jakarta, Selasa (18/8).

Dana desa belum implementasi Nawacita

Dalam RAPBN 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah jatah dana transfer ke daerah dan desa menjadi 782 triliun. Nilai tersebut naik Rp 117 triliun dibanding porsi dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 664 triliun.

Dalam nota keuangan RAPBN 2016, porsi dana transfer ke daerah sebesar Rp 91 triliun dan dana desa sebesar Rp 47 triliun. Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi turut mengapresiasi. Namun perlu diperhatikan terkait kesiapan daerah mengelola dana besar untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam penilaiannya, dana desa yang dibagikan ke masyarakat, masih belum sesuai dengan implementasi Nawacita. Alias masih terkesan setengah tiang.

"Karena kenaikan dana transfer daerah tidak diberikan langsung ke daerah namun Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui kementerian," tambahnya.

Banggakan tol laut, anggaran disunat

Program tol laut menjadi salah satu andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kerangka pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan. Jokowi meyakini tol laut mampu menekan ongkos distribusi logistik barang yang selama ini acap kali dikeluhkan para pengusaha.

Namun ambisi itu tidak dibarengi kemampuan anggaran. Dalam pengantar nota keuangan RAPBN 2016, porsi anggaran untuk tol laut lebih kecil dibandingkan APBN-P 2015. Hal itu diungkapkan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.

"Anggaran tol laut itu 60 persen dari total anggaran Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Di APBN-P 2015, anggaran tol laut Rp 64 triliun. Sedangkan di RAPBN 2016 sebesar Rp 50,1 triliun," ungkap Abdul dalam diskusi di Kedai Kopi Deli, Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Abdul mengatakan, secara jelas terlihat penurunan porsi anggaran dalam pembangunan tol laut yang selalu dibanggakan Jokowi. Dia sendiri mengaku heran dengan dipangkasnya anggaran untuk tol laut.

"Ada penurunan Rp 14,1 triliun untuk pembangunan tol laut. Nah ini yang saya belum mengerti (penurunan anggaran tol laut)," tuturnya.

Berburu di hutan, bukan kebun binatang

Penerimaan negara sektor perpajakan pada semester I-2015 baru mencapai Rp 555,2 triliun atau 37,3 persen dari target penerimaan tahun 2015 yakni Rp 1.489 triliun. Penerimaan ini terdiri dari pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 27 triliun dan PPh non-migas Rp 450 triliun. Sementara penerimaan bea cukai pada paruh pertama tahun ini sebesar Rp 78,2 triliun atau 40,1 persen dari target 2015.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai rendahnya pendapatan pajak karena strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak tahun ini salah. Pemerintah masih menggunakan metode yang sama dari tahun ke tahun. Selain itu, tingginya target penerimaan negara menjadi kontraproduktif dengan kondisi perekonomian saat ini.

"Tidak bisa pemerintah berburu binatang di kebun binatang. Harusnya berburu itu hutan. Jadi tahu mana yang buas dan mana yang jinak. Ini jadi bagaimana strategi DJP tingkatkan penerimaan negara. Padahal, hal itu terbuka lebar kesempatan untuk tingkatkan tax ratio kita," kata dia.