Kumpulkan Menteri, Jokowi Bahas Tanah Sengketa Masuk Dalam Kawasan Hutan
Jokowi menceritakan, dari kunjungannya ke Bengkulu beberapa waktu lalu, dirinya berdialog dengan beberapa warga, di mana salah satunya tengah menghadapi sengketa tanah tempat tinggalnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas permasalahan tanah di kawasan hutan. Menurutnya, saat ini masih banyak tanah-tanah sengketa yang masuk dalam kawasan hutan.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno dan lain sebagainya.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
"Saya ingatkan kebijakan tanah di kawasan hutan sangat penting dalam rangka perlindungan hukum, terutama bagi rakyat yang memanfaatkan tanah di di kawasan hutan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (26/2).
Dia menceritakan, dari kunjungannya ke Bengkulu beberapa waktu lalu, dirinya berdialog dengan beberapa warga, di mana salah satunya tengah menghadapi sengketa tanah tempat tinggalnya.
Sengketa ini timbul karena tempat tinggalnya berada di dalam konsesi hutan yang dimanfaatkan oleh swasta. Hasilnya warga tersebut kalah dalam proses hukum. Persoalan ini, diyakini Jokowi tidak hanya terjadi di Bengkulu, bahkan di Pulau Jawa masih banyak persoalan serupa.
"Di Jawa ini terutama dalam kawasan Perhutani. Banyak kampung di kawasan Perhutani yang jalannya tidak bisa di aspal karena tiap mau di aspal harus izin dulu. Ini harus segera diselesaikan. Saya kira penataan dan pendataan tanah di kawasan hutan harus dipercepat," tegasnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta untuk proses verifikasi dan inventarisasi tanah di kawasan hutan tidak berbelit-belit.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jokowi Minta Penerima Bantuan PKH Bikin Perencanaan Keuangan
Jokowi Sebut KIP Bakal Menjangkau Pembiayaan Kuliah
Jokowi Soal Jalan Desa 191.000 Km: Kalau Enggak Percaya Ukur Sendiri
PDIP Nilai Sambutan Warga Cilacap ke Jokowi Merupakan Suntikan Moral
Pramono Anung: Anggaran Program Baru Jokowi Lima Tahun ke Depan Sudah Ada
3 Kartu Sakti Jokowi Dinilai Tak Ada yang Baru, Hanya Didik Rakyat dengan Hal Instan