Laporan Keuangan BI Tahun 2019 Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Bank Indonesia (BI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Bank Indonesia (BI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini WTP telah dicapai selama 17 tahun terakhir secara berturut-turut, yang tidak terlepas dari upaya BI dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas BI sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
"Sinergi, transformasi, dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju ke depan," seperti dikutip Dikutip laman Bank Indonesia, Selasa (26/5).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Mengapa BNI dan Bank Lampung berkolaborasi untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia? Langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.
Sinergi dalam arti BI akan terus melakukan sinergi yang kuat dengan Pemerintah, otoritas terkait, dunia usaha, dan berbagai pihak untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan baik yang dilakukan BI dan berkoordinasi dengan kebijakan-kebijakan lain untuk mendorong ekonomi Indonesia, termasuk mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
Transformasi berarti BI mendukung kebijakan-kebijakan transformasi dan reformasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memajukan produktivitas dan sumber daya manusia. Transformasi juga dilakukan di BI baik melalui bauran kebijakan BI, organisasi yang lebih kuat, SDM yang lebih profesional, dan berakhlak mulia.
Inovasi diperlukan dalam menuju Indonesia Maju ke depan, terutama inovasi di bidang digital. Dalam hal ini, BI telah meluncurkan dan melaksanakan digitalisasi sistem pembayaran di dalam mendukung integrasi ekonomi keuangan digital ke depan.
Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) 2019 merupakan laporan tahunan yang memaparkan berbagai kebijakan dan capaian yang telah diraih BI sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas BI sepanjang tahun 2019. LTBI 2019 sekaligus juga memuat Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia sebagai komitmen BI untuk menjunjung tinggi tata kelola baik di dalam kebijakan maupun kelembagaan termasuk keuangan.
Baca juga:
7 Cara Mengatur Keuangan di Tengah Pandemi Corona, Bikin Dompet Aman
Erick Thohir Sebut Banyak Direksi BUMN Tak Mengerti Laporan Keuangan
Erick Thohir Kembali Singgung BUMN Suka Manipulasi Laporan Keuangan
Menteri Erick Janji Tak Akan Ada Lagi BUMN Bisa Tipu-Tipu Laporan Keuangan
Fakta Mencengangkan Jiwasraya Diungkap BPK, Termasuk Rugi Rp10 T Akibat Goreng Saham
BPK: Laba Jiwasraya di 2006 Hasil Manipulasi Laporan Keuangan