BPK Temukan Kelemahan Tata Kelola Keuangan Negara di Kemhan Tahun Anggaran 2023, Ada Realisasi Belanja Barang Tak Efektif
BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa kelemahan dalam tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang perlu diperbaiki dalam Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2023.
Sejumlah permasalahan tersebut mencakup lokasi anggaran/dana kontijensi untuk kegiatan yang bersifat darurat dan tidak terencana belum tersedia. Kemudian realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
“Atas kelemahan tersebut, maka BPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk dilakukan perbaikan,” kata Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (7/8).
Sebelum LHP ini diterbitkan kata Nyoman, Kementerian Pertahanan dan TNI serta pihak lain yang terkait telah melakukan penyetoran ke kas negara dalam rangka menindaklanjuti kelebihan bayar.
Atas tindakan tersebut, Nyoman memberikan apresiasi atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih berlangsung.
Dalam kesempatan itu, dia melaporkan opini atas LK Kementerian Pertahanan tahun 2023 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini tersebut dinilai mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan yang semakin tertib dan akuntabel.
"BPK sangat mengapresiasi upaya Kemhan yang telah berhasil mempertahankan opini tersebut sejak tahun 2018. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," ungkap Nyoman.
Catatan Penyelesaian Rekomendasi BPK
Lebih lanjut, dia menegaskan tugas BPK tak berhenti setelah LHP diserahkan. Melainkan akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan.
Karena itu, komitmen Kemhan untuk mewujudkan akuntabilitas disebut tidak saja diukur dari opini. Namun juga berupaya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
BPK mencatat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Kemhan sampai dengan tahun 2023 menunjukkan terdapat 1.522 rekomendasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 78,38 persennya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, dan hanya 2,17 persen belum ditindaklanjuti.
“Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, beserta jajaran atas komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan BPK, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu,” kata Nyoman.
