Lima k/l alami penurunan kualitas laporan keuangan 2013
Sebaliknya, laporan keuangan lima kementerian/lembaga lainnya mengalami peningkatan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan itu, laporan keuangan lima k/l mengalami penurunan opini.
"Tujuan dilakukan pemeriksaan ini untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan dilaporkan secara wajar," kata Anggota III BPK Agus Joko Pramono saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKKL 2013 kepada perwakilan pemerintah.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang diharapkan Kemnaker dari BPVP Belitung? “Usia 4 tahun BPVP Belitung ini adalah usia yang sangat muda. Namun demikian, kami berharap BPVP Belitung menjadi tempat bagi SDM khususnya yang ada di Pulau Belitung ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau juga di tempat lain yang ingin meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensinya yang itu sangat diharapkan menjadi modal untuk bisa bersaing dalam pasar kerja yang sangat ketat," ucap Sekjen Anwar.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Adapun, lima k/l yang mengalami penurunan opini laporan keuangan adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Kementerian Riset dan Teknologi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi WDP.
Kemudian, Perpustakaan Nasional WTP menjadi WDP, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) WDP menjadi TMP. Dan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) WTP menjadi WDP.
Sebaliknya, laporan keuangan lima k/l mengalami peningkatan opini. Yakni, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi WDP menjadi WTP, Kementerian Perumahan Rakyat WDP menjadi WTP. Kemudian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) WDP menjadi WTP, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) WDP menjadi WTP, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) WDP menjadi WTP.
Secara keseluruhan, BPK memeriksa 37 laporan keuangan k/l. Sebanyak 26 k/l mendapat opini WTP, sembilan k/l mendapat WDP. Sisanya dua k/l, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Bapertarum PNS tidak diperiksa laporan keuangannya karena belum memiliki anggaran. "Jadi tidak ada entitas yang tidak wajar," kata Agus.
Sekedar mengingatkan, BPK memiliki empat opini atas laporan keuangan k/l. Opini tertinggi adalah WTP, menyusul dibawahnya WDP, TMP, Tidak Wajar (TW).
Baca juga:
BPK dan pemerintah sepakat lindung nilai bukan kerugian negara
Menkeu: Kuota BBM 46 juta kiloliter harga mati
Tren masa depan, penerimaan bea masuk makin rendah
Chatib optimis harga minyak tetap aman
Menkeu ogah komentari pendapat Prabowo soal kebocoran migas