LPS usul ke Jokowi, saat krisis semua dana nasabah di bank dijamin
LPS berharap perannya diperluas. Salah satunya menjadi lembaga penjamin produk non-perbankan.
Siang ini, Kamis (23/7), Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Merdeka.
LPS memaparkan nominal simpanan masyarakat yang dijamin mencapai sebesar Rp 1.952 triliun, mencakup 46.29 persen dari total simpanan Rp 4.217 triliun. Saat ini LPS menjamin simpanan masyarakat di bank sampai dengan Rp 2 miliar.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Dimana Presiden Jokowi melakukan pengecekan CBP dan penyaluran Bantuan Pangan? Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat (15/10) melakukan pengecekan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Hutalombang Padang Lawas dan Gudang BULOG Bakaran Batu Labuhan Batu dilanjutkan dengan kegiatan penyaluran beras Bantuan Pangan ke sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang hadir di dua lokasi tersebut.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
Berangkat dari besarnya dana nasabah yang dijamin LPS, lembaga ini mengusulkan saat situasi krisis, semua simpanan nasabah di bank ikut dijamin. Sehingga masyarakat tetap tenang dan simpanannya tetap berada dalam sistem perbankan nasional
Menanggapi usul itu, Presiden Jokowi menyatakan, akan dibahas dalam RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang akan dibahas mulai 14 Agustus 2015.
"Menurut Presiden, setelah RUU JPSK disahkan, akan ada jaminan hukum yang kuat terhadap LPS dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap sistem perbankan dan para nasabahnya," ujar Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, Jakarta, Kamis (23/7).
Dalam pertemuan itu, Dewan Komisioner LPS yang dipimpin Ketua C Heru Budiargo dan Sekretaris Samsu Adi Nugroho menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan dan laporan keuangan serta rencana perkembangan peran LPS kepada presiden.
"Dalam laporannya LPS menyatakan telah melakukan penanganan klaim 63 bank yang dicabut izin usahanya, dan dari jumlah tersebut 62 bank telah selesai proses pemulihannya," katanya.
Total jaminan yang dibayarkan LPS kepada 62 bank tersebut sebesar Rp 767 miliar. Sedangkan sisanya, yakni sebesar Rp 509 miliar tidak dibayar penjaminannya karena berada di atas batas penjaminan dan tidak layak bayar.
Menurut Teten, LPS berharap perannya diperluas. Salah satunya menjadi lembaga penjamin produk non-perbankan. Semisal asuransi. Di samping itu, LPS juga mengharapkan penambahan peran, fungsi dan kewenangan serta kelengkapan perangkat resolusi bank.
Untuk laporan keuangan 2014, LPS yang memiliki total aset Rp 49,73 triliun per 31 Desember 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Presiden meminta agar opini ini dipertahankan.
Baca juga:
Bahas perbankan, Jokowi audiensi dengan komisioner LPS
Jokowi ingin RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan disahkan tahun ini
Juli, bunga utang tiga bank BUMN ke China difinalisasi
Proyek PLTA mangkrak, dari modal sampai investor nakal jadi alasan
Perluas jaringan bisnis, BRI pererat kerja sama bersama Jiwasraya