Luncurkan Internet Starlink di Indonesia, Elon Musk Wajib Bayar Pajak
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menegaskan, Pemerintah RI tak ingin memberikan keistimewaan pada Elon Musk.
Pemerintah ingin menciptakan level of playing field yang setara antara Elon Musk bersama operator telekomunikasi lokal, termasuk soal penarikan pajak.
Luncurkan Internet Starlink di Indonesia, Elon Musk Wajib Bayar Pajak
Pendiri SpaceX Elon Musk dijadwalkan akan meluncurkan layanan jaringan satelit Starlink di salah satu puskesmas di Kota Denpasar, Bali, pada Minggu, 19 Mei 2024 sore.
Untuk sementara, akses jaringan tersebut baru akan dikhususkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menegaskan, Pemerintah RI tak ingin memberikan keistimewaan pada Elon Musk.
Sebab, pemerintah ingin menciptakan level of playing field yang setara antara Elon Musk bersama operator telekomunikasi lokal, termasuk soal penarikan pajak.
"Satu, NOC di Indonesia, network operation center. Kedua, customer service-nya bagaimana, ketiga menyangkut perpajakan, PPN/PPh," kata Budi Arie dalam sesi konferensi pers World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (19/5).
"Jangan sampai pelayanan yang ini dia tidak kena PPN/PPh, sementara operator seluler juga musti punya kewajiban untuk membayar PPN dan PPh," tegas dia.
Sehingga, untuk sementara Elon Musk nantinya baru akan bisa memberikan akses jaringan khusus untuk sektor pendidikan dan kesehatan saja, khususnya di daerah pelosok Indonesia.
Sementara untuk penyediaan jaringan internet secara komersial, pemerintah masih terus berdiskusi dengan Elon Musk. Sebab, kata Budi Arie, pemerintah tak ingin rugi ditipu.
"Evaluasi berkala lah, bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tapi kita akan mantau terus. Karena kalau enggak memenuhi akan susah ke kitanya. Kita kan sebagai pemerintah harus melindungi warga negara kita. Kalau tiba-tiba ditipu, tiba-tiba ada laporan jualan Starlink ternyata satelit mainan, yang rugi kan kita," tuturnya.
Kewajiban itu diusung lantaran pemerintah tak ingin menganak emaskan Elon Musk dalam penyediaan jaringan internet di Tanah Air.
"Banyak pendapat dari berbagai ekosistem telekomunikasi, ini yang penting fair. Kalau yang di sini bayar PPN/PPh, ini (Elon Musk dan Starlink) sama dong," imbuh Menkominfo.
Saat ditanya terkait nilai investasi, Budi Arie belum bisa menyebutkan angka pastinya. Namun, dia memastikan pemerintah tidak memberikan insentif khusus bagi Elon Musk.
"Pokoknya apa yang dibebankan kepada operator seluler atau telekomunikasi di Indonesia, harus juga sama dibebankan pada Starlink, supaya level of playing field-nya sama,"
desak dia.
merdeka.com