Mahalnya Biaya Logistik Masih Jadi Momok Bagi UMKM
Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iwan Faidi mengakui biaya logistik atau tarif pengiriman barang yang mahal masih menjadi momok bagi UMKM domestik. Menyusul letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iwan Faidi mengakui biaya logistik atau tarif pengiriman barang yang mahal masih menjadi momok bagi UMKM domestik. Menyusul letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Kendalanya faktor geografis Indonesia, biaya logistik sangat mahal," terangnya dalam acara Dialog Produktif Rabu Utama bertajuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021, Rabu (5/5).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana Kemendag membantu UMKM untuk merambah pasar ekspor? Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mendukung kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) untuk merambah pasar ekspor supaya produk mereka dikenal dunia, dengan memberikan berbagai kemudahan. "Salah satunya akses permodalan, pelatihan pemasaran, sampai fasilitasi UMKM Sidoarjo go to export.
-
Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki. Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.
-
Bagaimana cara KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu 2024? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Dia mengungkapkan, biaya logistik ini menjadi masalah utama yang tengah dihadapi oleh mayoritas pelaku UMKM domestik. "Sehingga banyak dari harga-harga mereka yang tidak bisa bersaing dibandingkan produk luar yang cukup murah," terangnya.
Tak cuma biaya logistik mahal, UMKM domestik nyatanya masih dihadapkan pada persoalan serius lainnya. Di antaranya kesulitan dalam mencari mitra besar, perizinan berusaha yang rumit, kesulitan mengurus sertifikasi SNI, hingga sertifikasi halal.
"UMKM kita juga membutuhkan pelatihan pembukuan. Karena kita tahu bahwa biasanya usaha mikro kecil itu disatukan dengan keuangan keluarga," tambahnya.
Kendati demikian, dia meminta seluruh pelaku UMKM di tanah air untuk tidak berkecil hati dalam mengembangkan usahanya. Menyusul telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.
Menurutnya, melalui implementasi UU yang masih menuai polemik tersebut berbagai persoalan yang saat ini menimpa UMKM bisa diatasi. Menyusul adanya berbagai kemudahan yang ditawarkan untuk memperbaiki iklim investasi dan berusaha di Indonesia.
"Ini semua (permasalahan) bisa dijawab dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah terbit bersama dengan PP nya. Jadi, ini menjawab kesulitan-kesulitan UMKM kita," tegasnya.
Baca juga:
Merger Pelindo Bakal Tekan Biaya Logistik Indonesia Jadi 20 Persen dari PDB di 2024
Meroketnya Biaya Logistik Jadi Kendala Terbesar UMKM Selama Pandemi Covid-19
BGR Dorong Layanan Digital untuk Tekan Ongkos Logistik
Pemerintah Akui Biaya Logistik di Indonesia Masih Tinggi
Sri Mulyani Sebut BLE Bakal Tertibkan Penyelundupan di Selat Malaka dan Batam
Sri Mulyani: Batam Logistic Ecosystem Wujud Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Bisnis