Mantan menteri pertanian minta pemerintah bantu legalisasi perkebunan sawit rakyat
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/2015, proses legalisasi lahan sawit menjadi lebih sulit, karena mengharuskan terpenuhinya izin Hak Guna Usaha (HGU).
Mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih meminta pemerintah turun tangan dalam upaya legalisasi lahan perkebunan sawit. Hal ini penting agar pemilik lahan sawit di Indonesia segera mendapatkan sertifikat ISPO.
Dia mengatakan, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/2015, proses legalisasi lahan sawit menjadi lebih sulit, karena mengharuskan terpenuhinya izin Hak Guna Usaha (HGU).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
"Sebelumnya dengan IUP (izin usaha perkebunan) bisa diterima. Sekarang dengan ada (putusan) MK ini, harus ada HGU. Dengan begitu jutaan lahan sawit kita tidak bisa ISPO," ungkapnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (5/9).
Dia mengharapkan pemerintah dapat memberikan jalan keluar kepada pelaku industri sawit untuk memperoleh HGU lalu kemudian memperoleh sertifikat ISPO.
"Mari kita cari jalan keluar yang secepat mungkin. Supaya jangan industri yang begitu penting berada pada keadaan yang suatu ketiadaan status hukumnya, legalitasnya," kata dia.
Sebab, menurut dia, tanpa adanya legalitas lahan, maka kinerja industri sawit sebagai salah penyumbang besar dalam perekonomian akan terganggu.
"Bagaimana caranya supaya ini tidak menjadi masalah legalitas. Sebelum itu terjadi mohon maaf saja seolah-olah kita tidak legal. Kelihatan sudah ada yang mempersoalkan itu. RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) mempersoalkan itu," tandasnya.
Baca juga:
Kementan akui masih banyak pelaku usaha kelapa sawit belum kantongi sertifikat ISPO
Implementasi B20 hemat devisa Rp 15,8 triliun di 2018
Pembukaan lahan sawit bikin populasi Orangutan di Aceh makin terjepit
Besok, seluruh perusahaan penyalur BBM sepakati penyaluran B20 di kantor Menko Darmin
Pengusaha siap penuhi kebutuhan biodiesel hingga tahun depan