Masalah Anggaran Jadi Penyebab Infrastruktur RI Tertinggal Dibanding Negara Lain
Ketua Pusat Studi BUMN (PSB), Tjipta Purwita menyebutkan, infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika infrastrukturnya memadai, otomatis angka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan berada pada level yang kuat.
Pusat Studi BUMN (PSB) menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga, meski saat ini pemerintah tengah mengebut pembangunan infrastruktur di semua daerah.
Ketua Pusat Studi BUMN (PSB), Tjipta Purwita menyebutkan, infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika infrastrukturnya memadai, otomatis angka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan berada pada level yang kuat.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
"Kita bertahun tahun merasakan betapa pentingnya infrastruktur dan dianggap masih lambat dalam infrastruktur dan pertumbuhan ekonominya. Kalau kita bisa bangun infrastruktur secara massive saya pikir pertumbuhan ekonomi kitaa akan besar dan kuat," kata dia dalam acara seminar bertajuk "Kebangkitan BUMN dalam Pembangunan infrastruktur Berkelanjutan", di Menara BCA, Jakarta, Kamis (7/2).
Dia mengungkapkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, investasi di sektor pembangunan infrastruktur Indonesia hanya 5 persen terhadap Produk Domesttik Bruto (PDB).
"Sebelum krisis moneter, investasi infrastruktur pernah 7 persen dari PDB. 5 tahun terakhir 5 persen dari PDB. Dibanding Thailand, Vietnam 7 persen dari PDB dan China 10 persen dari PDB. Jadi kita masih tertinggal sedikit," ujarnya.
Infrastruktur memegang peranan penting dalam hal menghubungkan antar daerah untuk mewujudkan konektivitas nasional. Terutama untuk negara sebesar Indonesia yang juga memiliki kondisi geografis yang beragam.
Namun, ada kendala yang lebih penting saat Indonesia ingin mengejar ketertinggalan infrastruktur tersebut. Salah satunya mengenai masalah pembiayaan infrastruktur. Sebab pada kenyataannya APBN tidak mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat mengandalkan dompet negara.
"Pembiayaan infrastruktur memang terdapat financing gap, untuk biaya infrastruktur karena APBN hanya mampu biayai 42 persen, sisanya harus ditopang non APBN atau sumber pendanaan lain yang kreatif," ujarnya.
Pembiayaan non APBN misalnya mendorong peran serta badan usaha swasta (BUMS) untuk bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha {KPBU}, dan lain-lain skema kerja sama. Pemerintah tetap mengurangkan ketergantungan terhadap alokasina APBN, sehingga membuka peluang skema private investement fund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara.
Senior Vice Presiden Coorporation Banking Bank Mandiri, Yusak Silalahi mengatakan, salah satu tujuan utama dibangunnya infrastruktur adalah untuk menurunkan biaya logistik, efisiensi dan meningkatkan daya saing.
"Kami juga melihat itu, karenanya perbankan dukung itu. Karena kebutuhan Indonesia untuk investasi sangat besar sampai Tahun 2030 (butuh) sampai USD 1.200 miliar," ujarnya.
Dia menyebutkan, BUMN sesuai bidangnya, siap mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Kita sebagai perusahaan BUMN Perbankan kita ikut support dukung proyek-proyek ini. Banking loan project infrastruktur juga tumbuh signifikan dari Rp 121 Triliun di 2010 menjadi Rp 544 Triliun di 2019," ujarnya.
Berdasarkan data Bank Mandiri, penyaluran kredit di sektor infrastruktur mengalami kenaikan pembiayaan (baki debet) yang signifikan sebesar 29,3 persen secara yoy menjadi Rp182,3 triliun, atau 63,9 persen dari total komitmen Rp 285,4 triliun yang telah diberikan. Dari realisasi itu, penyaluran sektor transportasi tercatat sebesar Rp 39,5 triliun, migas & energi terbarukan Rp 36,6 triliun, tenaga listrik Rp 34,0 triliun, konstruksi Rp 20,9 triliun, jalan Rp 15,9 triliun, telematika Rp 14,7 triliun, perumahan rakyat dan fasilitas kota Rp 10,0 triliun, dan infrastruktur lainnya sebesar Rp 10,8 triliun.
Baca juga:
BUMN Diminta Undang Investor Dalam Bangun Infrastruktur
Respon Jasa Marga Soal Pembangunan Infrastruktur Tanpa Utang
Tingkatkan Jumlah Wisman, PUPR Percepat Akses Jalan Menuju Danau Toba
BPN: Proyek Infrastruktur Jokowi Tak Efisien dan Bebani Keuangan Negara
Menko Darmin: Impor TInggi Karena Kita Banyak Bangun Infrastruktur
Imbas Peninggian Trotoar, Bangku Halte Ini Jadi Pendek