Tim Hukum AMIN Tuding Apa yang Disampaikan Menteri di Sidang MK Tak Sesuai Kenyataan

Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) membantah pernyataan para menteri di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, apa yang disampaikan para menteri tersebut, dianggap tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Ketua THN Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan pemberian perlindungan sosial seperti yang disampaikan.

Namun, yang menjadi permasalahan menurutnya adalah anggaran negara yang sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat dan digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon tertentu.

"Kami punya beberapa buktinya dan sudah kami sampaikan kepada majelis hakim," kata Ari Yusuf, Jumat (5/4).

"50 persen di antaranya dilakukan di Jawa Tengah. Jika memang daerah yang dikunjungi adalah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, cukup banyak daerah yang kemiskinannya tinggi tapi tidak dikunjungi seperti Aceh," sebutnya.

Kemudian, penjelasan Menkeu yang menjadikan kenaikan subsidi energi menurutnya sebagai alasan yang dianggapnya tentu tidak tepat. Karena, kenaikan belanja bansos bisa dilihat setelah subsidi energi dikesampingkan.

"Pertama yakni upaya pengentasan kemiskinan tidak akan maksimal karena dampak dari bansos terhadap probabilitas kemenangan tergantung dari jumlah orang miskin. Kedua, tidak terciptanya persaingan elektoral yang sehat karena kandidat petahana/yang didukung petahana mendapatkan keuntungan akibat dukungan kebijakan bansos oportunistik," paparnya.

"Dalam kondisi terburuk, kandidat yang tidak kompeten namun didukung oleh petahana akan memiliki kemungkinan terpilih lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya yang jauh lebih competent. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi Indonesia di masa yang akan datang jika hal ini terjadi," pungkas Ari Yusuf Amir.