Menaker dorong pengusaha tingkatkan kompetensi SDM Indonesia

Menurut Hanif, pengusaha Indonesia dinilai mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengajak anggota serta pengurus APINDO bersinergi berbuat untuk perubahan yang lebih baik, saat membuka Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional XXVIII DPN APINDO, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (19/4).

Menurut Hanif, pengusaha Indonesia dinilai mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara. Dan pemerintah terus melakukan upaya-upaya strategis untuk mengembangkan hubungan industrial yang maksimal. Hal itu disebabkan lantaran peran dunia usaha dinilai sangat penting memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.

"Penting untuk kita semua terus mendorong agar tingkat kompetitif bangsa ini meningkat dari waktu ke waktu, diberbagai sektor dan diberbagai bidang. Kita terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar kegiatan bisnis bertumbuh, lapangan kerja bertumbuh dan masyarakat menjadi bagian dalam pertumbuhan ekonomi kita," katanya.

Hanif juga menegaskan tenaga kerja kita harus terus menerus digenjot. Salah satu terobosan yang dilakukan melalui upaya peningkatan akses dan mutu dari pelatihan kerja termasuk melalui skema pemagangan yang terstruktur atau pemagangan berbasis jabatan.

"Kini, program pemagangan yang kami gencarkan adalah magang yang berbasis jabatan. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama magang harus sesuai dengan jabatannya dan ketika selesai magang akan dilakukan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi," ujar Hanif.

Lebih jauh, menurut Hanif, anggaran pendidikan 20 persen baik di APBN atau APBD dan porsi untuk pelatihan kerjanya ini relatif masih terbatas. "Oleh karenanya kita terus menyampaikan kepada ke Kementerian terkait terutama Kementerian Keuangan untuk mulai mempertimbangkan agar dilakukan realokasi anggaran pendidikan yang sebagiannya untuk pelatihan kerja" katanya.

Hanif menilai, pemerintah harus memperkuat akses kepada golongan yang tidak lulus SD-SMP dan tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, namuun ingin berwirausaha tidak punya modal. Maka dari itu, Hanif berpendapat, kompetensi tenaga kerja kita harus didorong agar kompetensinya terus meningkat diberbagai sektor dan di berbagai bidang profesi, skema pelatihan kerja harus digenjot, sehingga mereka yang tidak sekolah pun bisa masuk.

"Seperti di BLK yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu tidak perduli umurnya berapa dan pendidikan apa mereka bisa masuk ikut pelatihan meski umurnya sudah 50 tahun," tutup Menaker.