Menhub terus bahas rencana larangan sepeda motor di Rasuna Said-Sudirman
Dia menilai kebijakan tersebut bukan diskriminasi kepada sepeda motor. Sebab pengurangan kendaraan sudah diberlakukan kepada roda empat dengan sistem ganjil genap. Namun ke depan, akan ada rencana lain juga dalam membatasi kendaraan roda empat.
Rencana uji coba penerapan larangan sepeda motor melintas di Jalan Rasuna Said dan Sudirman masih terus didiskusikan Dinas Perhubungan Transportasi DKI Jakarta dan Kepolisian. Banyak sisi yang dilihat dari rencana pelarangan sepeda motor ini, terutama sisi keamanan.
"Memang motor satu sisi memberikan alternatif bagi masyarakat dengan murah. Tetapi dengan kemacetan, angka kecelakaan, kita harus mengedukasi masyarakat itu bukan pilihan terbaik. Oleh karena ini sedang didiskusikan supaya tidak mengecewakan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantornya, Jakarta, Minggu (3/9).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dia menilai kebijakan tersebut bukan diskriminasi kepada sepeda motor. Sebab pengurangan kendaraan sudah diberlakukan kepada roda empat dengan sistem ganjil genap. Namun ke depan, akan ada rencana lain juga dalam membatasi kendaraan roda empat.
"Kita akan lakukan suatu upaya membatasi mobil-mobil dengan CC yang lebih kecil sedang kita diskusikan tetapi tidak ada maksud mendeskriminasikan karena memang pertumbuhannya begitu banyak ya," ungkapnya.
Menhub menambahkan, untuk merealisasikan rencana pelarangan sepada motor ini, pengguna kendaraan bermotor mesti diberikan fasilitas konsekuensi yang lebih baik.
"Harus ada substitusi switch angkutan massal, sehingga mereka sekalipun mereka tidak naik motor mereka bisa mendapatkan angkutan lain," tutupnya.
Baca juga:
Menhub Budi: AP II awasi jasa angkut Bandara Cengkareng agar tak minta uang tip
Menhub minta anak buah lembur layani arus balik libur Idul Adha
Puncak arus balik Idul Adha, Kemenhub siapkan sejumlah skenario di Tol Cikampek
Menhub serahkan satu ekor sapi kurban ke Ponpes Gedongan Cirebon
Lalin Idul Adha lancar, Sesjen Kemenhub minta petugas tak lengah