Menko Darmin: Belum ada waktu bahas paket kebijakan dengan presiden
Agenda Rapat Terbatas antara jajaran menteri kabinet kerja dengan presiden dan wakil presiden teramat padat.
Pemerintah batal mengumumkan Paket Kebijakan Deregulasi ke-VII yang semula akan diumumkan hari ini, Jumat (4/12) di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, batalnya pengumuman paket kebijakan ketujuh itu lantaran waktu diskusi dengan Presiden Joko Widodo yang sangat minim.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
"Belum ada waktu untuk membahasnya dengan presiden," kata Darmin di kantornya, Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/12).
Menurut Darmin, agenda Rapat Terbatas antara jajaran menteri kabinet kerja dengan presiden dan wakil presiden teramat padat. Hal ini menjadi alasan pembahasan paket kebijakan ketujuh belum sampai tahap finalisasi.
"Karena ratasnya banyak sekali setiap hari," imbuh Darmin.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat untuk sabar menunggu keluarnya paket kebijakan deregulasi ke-VII yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah.
JK mengatakan, paket kebijakan ke-VII tetap konsisten ditujukan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah menurunnya perekonomian global.
Semula, paket kebijakan ketujuh akan diumumkan hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, rencana tersebut dibatalkan.
"Tunggu saja, sabar-sabar saja. Ya fungsinya ke ekonomi, bagaimana mempermudah investasi, bagaimana memberikan insentif, kan selalu semua paket itu bagaimana mempercepat, bagaimana mempermudah, bagaimana mempermurah, itu saja. Nanti lah nanti," papar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/12).
Baca juga:
Paket kebijakan ekonomi jilid VII tak diumumkan hari ini
Ini alasan Wapres JK tak jadi umumkan paket kebijakan jilid VII
Plt Dirjen Pajak: Kalau mau sejahtera, semua orang harus bayar pajak
Sejak terbentuk OJK telah menerima 3.700 pengaduan masyarakat
BKPM klaim sukses cegah PHK 24 ribu karyawan industri padat karya