Menko Darmin ungkap alasan kemarahan Jokowi pada 800 anak usaha BUMN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggabungkan (merger) atau menjual anak usaha BUMN karena dianggap terlalu banyak. Seperti diketahui saat ini ada 118 BUMN dan 800 anak perusahaan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggabungkan (merger) atau menjual anak usaha BUMN karena dianggap terlalu banyak. Seperti diketahui saat ini ada 118 BUMN dan 800 anak perusahaan.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan penjualan atau penggabungan anak usaha BUMN bertujuan memberi peluang swasta kecil bertumbuh.
"Esensinya itu supaya anggaran pemerintah, anggaran untuk membangun infrastruktur macam-macam itu diberikan peluang yang lebih besar kepada swasta," kata Menko Darmin, di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (4/10).
Menko Darmin mengakui banyaknya anak usaha BUMN membuat hampir seluruh sektor bisnis dikuasai perusahaan pelat merah. "Kan semuanya terlalu banyak dikerjakan BUMN, maupun anak cucunya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dalam rapat paripurna di Istana Negara dia memerintahkan agar 800 anak usaha BUMN dimerger atau dijual. Sehingga, tidak ada lagi BUMN yang mengurusi soal katering atau laundry.
"Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger. Atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin catering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blak-blakan seperti itu. Untuk apa gitu," jelasnya.
Presiden Jokowi mengaku memarahi menteri di dalam rapat paripurna di Istana Negara mengenai BUMN yang ada 118 perusahaan. Sementara, anak usaha dan cucu usaha jika digabungkan bisa menjadi 800 perusahaan.
"Silakan tanya menteri yang hadir, kemarin saya marahin tidak. Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800," kata Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga akan meminta masukan di setiap daerah. BUMN apa yang dibutuhkan di daerah tersebut.
"Misalnya, PU, BUMN. Apa karena pengusaha daerah tidak siap, atau dikerjakan oleh anak dan cucu," tandasnya.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Dimana Pertamina menyelenggarakan Workshop Influencer BUMN? Program yang dilakukan di 8 kota di Indonesia ini, diikuti para pegawai BUMN dari berbagai perusahaan, khususnya para influencer atau penggiat media sosial milenial dan generation-Z.
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan BNI untuk mendukung transformasi BUMN? BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
Baca juga:
Jokowi ingatkan Menteri Rini soal anak perusahaan BUMN
Berjumlah 800 perusahaan, Menteri Rini diminta jual anak usaha BUMN
Bikin sekolah otomotif, Pertamina Lubricant perbanyak pengusaha bengkel motor
Bos Kadin minta pemerintah jual aset BUMN ke pengusaha nasional
Pesawat N219 buatan anak bangsa jangkau potensi pariwisata Indonesia
Perumnas dan KAI bangun apartemen dekat Stasiun Pondok Cina senilai Rp 1,45 triliun
Meski sudah sepakat, nyatanya pemerintah dan Freeport tak sejalan soal divestasi