Menko Luhut: Masalah pilot Garuda Indonesia bukan soal gaji, sudah Rp 150 juta

"Kalau bicara semua kepentingan nasional, gak ada masalah. Kan selalu masalah itu mengenai gaji, nah gaji pilot kita kan bagus antara Rp 75 sampai Rp 150 juta, jadi gak ada masalah gaji."

2018-06-25 20:28:10

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan selaku ketua satgas tim mediasi antara manajemen Garuda Indonesia dengan Serikat Karyawan meminta agar kedua belah pihak melakukan introspeksi diri.

"Ya tentu pemerintah harus koreksi diri juga, tapi juga dari asosiasi serikat pekerja gak boleh semaunya," kata Menko Luhut di kantornya, Senin (25/6).

Menko Luhut memberi waktu bagi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi hingga hari Jumat pekan ini. "Saya beri waktu lagi untuk teknis negosiasikan antara sekarang ke Jumat. Ya mudah-mudahan bisa ketemu titik temu," ujarnya.

Menurut Luhut, semestinya tidak ada hal yang terlalu pelik untuk dibicarakan terkait tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh serikat karyawan. Apalagi jika menyangkut gaji, mantan Menko Polhukam tersebut menilai gaji pilot di Indonesia sudah layak.

"Kalau bicara semua kepentingan nasional, gak ada masalah. Kan selalu masalah itu mengenai gaji, nah gaji pilot kita kan bagus antara Rp 75 sampai Rp 150 juta, jadi gak ada masalah gaji."

Namun, yang masih menjadi kendala, lanjutnya, adalah mengenai masalah lainnya seperti efisiensi. "Masalahnya menyangkut efisiensi, menyangkut security."

Sebelumnya, Satgas bentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kembali mengadakan pertemuan mediasi antara kedua belah pihak. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan hingga perwakilan dari Kantor Staff Presiden.

"Melanjutkan pembahasan di Satgas yang lalu. Jadi melakukan mediasi antara manajemen dengan pihak sekretariat bersama Sekarga," kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala Mansury saat ditemui usai pertemuan.

Namun rupanya pertemuan kali ini belum menemukan kejelasan. Pahala mengakui masih akan ada beberapa pertemuan lanjutan yang akan dilakukan supaya solusi yang dihasilkan betul-betul bisa diterima oleh kedua belah pihak.

"Tentunya bahwa kita betul-betul ingin mencari satu kondisi yang bisa diterima semua pihak lah tentunya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu sebelum akhir minggu pertama bulan Juli kita sudah bisa bertemu dalam satu pemahaman yang sama," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Luhut berpesan agar semua pihak bisa mencari solusi bersama yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. "Tentunya kalau dari pihak manajemen Garuda selalu terbuka untuk bisa berdiskusi mencari titik temu, apakah terkait dengan kebijakan perusahaan, kebijakan SDM, kita membuka diri."

Meski tengah terjadi kemelut, Pahala memastikan pelayanan kepada pelanggan tidak akan berkurang. "Yang penting adalah layanan kepada masyarakat masih kita jaga bersama agar tidak terjadi gangguan. Gimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik."

Sementara itu, pihak dari Kemenhub dan Kemenkeu menolak untuk diwawancara.

Seperti diketahui, Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) menyatakan tetap akan melakukan aksi mogok.

"Menindaklanjuti pemberitahuan kami sebelumnya perihal rencana aksi mogok yang akan dilakukan. Kami menyatakan akan melakukan aksi mogok paling lambat pada Minggu kedua bulan Juli tahun 2018," kata Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan dalam keterangan resminya, Rabu (13/6).

Dia menegaskan bahaa aksi mogok tersebut terpaksa dilakukan jika belum ada solusi terbaik dari Pihak Pemerintah.

Sementara itu, selama periode arus mudik dan arus balik lebaran mereka akan tetap bekerja seperti biasanya. "Kami menyatakan sangat mendukung kegiatan operasional untuk kelancaran arus mudik dan balik lebaran tahun 2018."

(mdk/idr)