Mensos Risma Tak Berani Usulkan BLT El Nino ke Sri Mulyani, Ternyata Ini Alasannya
Sebagai informasi, BLT El Nino merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan oleh kekeringan.
Risma tak berani mengusulkan karena pihaknya tidak mengetahui apakah kondisi keuangan dan ekonomi makro memadai untuk memenuhi bantuan ini.
Mensos Risma Tak Berani Usulkan BLT El Nino ke Sri Mulyani, Ternyata Ini Alasannya
Mensos Risma Tak Berani Usulkan BLT El Nino ke Sri Mulyani, Ternyata Ini Alasannya
- Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Mensos: Bansos El Nino Seharusnya Selesai Desember 2023
- Airlangga Sebut BLT El Nino akan Diperpanjang Sampai Juni 2024
- Realisasi Penyaluran BLT El Nino Sebesar Rp400.000 Sudah 85 Persen
- Jokowi Yakin Daya Beli Masyarakat Naik Setelah Penyaluran BLT El Nino Rampung
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengaku tidak mengusulkan bantuan El Nino kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal itu menanggapi pertanyaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo terkait BLT EL Nino yang tidak termasuk dalam anggaran Kemensos 2024.
Risma mengatakan, dirinya tidak berani mengusulkan kepada Kemenkeu, karena pihaknya tidak mengetahui apakah kondisi keuangan dan ekonomi makro memadai untuk memenuhi bantuan ini.
"Tidak mengusulkan. Kami tidak berani mengusulkan karena tidak mengetahui kondisi keuangan. Kami tidak berani karena kami tidak tahu kondisi makro dan masalahnya," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, fenomena El Nino memang telah diprediksi oleh BMKG.
Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak fenomena tersebut, pemerintah menggelontorkan bantuan kepada masyarakat rentan.
"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino akan bertahan hingga periode desember 2023 bahkan Januari-Februari 2024. Ini berdampak pada penurunan produksi beras," ujarnya.
Sebagai informasi, BLT El Nino merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan oleh kekeringan.
Program bantuan langsung tunai berlangsung selama dua bulan pada bulan November dan Desember dengan rincian Rp200.000 per bulan. Adapun, penyaluran bantuan ini akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima.
Pemerintah telah menetapkan penerima BLT sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yaitu penerima sembako. Sedangkan penerima bantuan beras sebanyak 21,3 juta KPM yang terdiri dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau penerima bantuan sembako.