Mentan Amran curiga anak buah 'bermain' di penerapan PPN impor sapi
Dia mengaku tak perlu menuding Kementerian Pertanian lantaran jajarannya tak pernah mengusulkan PPN tersebut.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menduga ada 'permainan' dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk impor sapi bakalan. Amran mengakui usulan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267 tahun 2015 tersebut berasal dari anak buahnya.
"Mungkin itu hasil pembahasan di tingkat bawah," ujar Amran di kantor Dirjen Holtikultura, Jakarta, Rabu (27/1).
-
Bagaimana cara Kementan untuk meningkatkan produksi beras di Indonesia? "Kita akan akselerasi di semua daerah karena kita tau ada potensi di indonesia. Dulu kita pernah lakukan selamatkan rawa di 8 provinsi. Rawa ini akan kita jadikan IP 2 dan itulah target kita. Kalau semua ini bisa kita lakukan Insyaallah masalah pertanian beres. Minimal tahun depan impor berkurang," katanya.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
Amran menegaskan peraturan yang ditandatangani pejabat setingkat menteri itu masih perlu diperiksa kembali terkait usulan penerapan PPN 10 persen untuk impor sapi. Namun, dia mengaku tak perlu menuding Kementerian Pertanian lantaran jajarannya tak pernah mengusulkan PPN tersebut.
"Tidak ada rekomendasi dari kita. Ini baru kami cek, tidak ada usulan itu. Tidak usah saling lempar, kita pemerintah satu, harus tanggung jawab bersama," kata Amran.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencabut aturan yang mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sapi bakalan sebesar 10 persen. Revisi ini dikenakan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267 Tahun 2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak, dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan pemerintah memutuskan tidak akan memungut pajak untuk impor barang strategis di bidang pangan.
"Kita lakukan perbaikan, gitulah. Pokoknya PMK kita sesuaikan," kata Astera.
Astera menegaskan, impor ternak akan dibebaskan dari pajak. Sebab, ternak masuk dalam kategori barang strategis bidang pangan. "Iya, ternak. Seperti rezim yang sebelumnya," imbuh Astera.
Astera menambahkan, revisi PMK ini akan segera berlaku. "Segera, ini akan kita berlakukan sesuai yang sebelumnya. Jadi tidak ada dampaknya, itu konsekuensinya," tutur Astera.
Baca juga:
Pengusaha ritel keberatan impor sapi kena pajak
Harga daging melonjak, mendag sebut tak pas impor sapi kena PPN
Penerapan PPn impor sapi dicabut, Kepala Bappenas lapor Jusuf Kalla
Kemenkeu sebut Impor sapi indukan bebas pajak
Jokowi diminta evaluasi mentan terkait izin impor daging variasi